Belum Ada Putusan Final Nasib Jalur Sepeda Jakarta, Akan Ada Evaluasi Menyeluruh
PerbesarWacana penghapusan jalur sepeda di sejumlah ruas jalan Jakarta tengah menjadi perhatian publik. Usulan tersebut muncul dari warganet yang menilai jalur sepeda, khususnya di jalan protokol, saat ini tidak banyak digunakan pada hari kerja.
Melalui akun Threads, seorang warganet mengusulkan agar jalur sepeda di jalan protokol dihilangkan. Menurutnya, pesepeda lebih banyak terlihat saat pelaksanaan car free day (CFD) setiap Minggu.
Ia menilai penghapusan jalur sepeda juga dapat membuat badan jalan menjadi lebih lebar sehingga berpotensi mengurangi kemacetan pada hari kerja.
Di sisi lain, sejumlah pesepeda menilai jalur khusus tersebut tetap dibutuhkan untuk menjamin keselamatan mereka saat melintas di tengah padatnya lalu lintas Jakarta.
Salah satu pesepeda, Daniel, mengatakan pesepeda berada dalam posisi yang lebih rentan ketika harus berbagi ruang dengan kendaraan bermotor.
“Kalau misal tersenggol dengan motor, dengan kecepatan seperti itu, kita pasti yang akan jadi korbannya,” kata Daniel saat ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin (24/8).
Menurut Daniel, lalu lintas Jakarta yang bergerak cepat membuat pesepeda membutuhkan ruang yang lebih aman. Ia berharap jalur sepeda tetap dipertahankan.
“Harapannya sih kepada pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi terhadap keselamatan, pengendara sepeda terutama,” ujarnya.
Terkait wacana tersebut, Pemprov DKI Jakarta menyatakan belum mengambil keputusan final mengenai nasib jalur sepeda. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Chico Hakim mengatakan seluruh aspirasi masyarakat akan ditampung dalam pembahasan.
“Hak pesepeda untuk difasilitasi juga merupakan amanat regulasi yang berlaku. Namun, kami juga melihat kondisi di lapangan yang saat ini belum optimal—banyak jalur yang diokupasi kendaraan lain, kurang terawat, atau tidak terhubung secara baik,” kata Chico saat dihubungi kumparan, Selasa (25/8).
Chico mengatakan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan bentuk fasilitas jalur sepeda ke depan.
“Gubernur Pramono Anung belum mengambil keputusan final. Beliau telah menyampaikan bahwa akan ada pembahasan lebih lanjut untuk menentukan apakah fasilitas ini masih perlu dipertahankan dalam bentuk yang sama atau dilakukan penataan kembali agar lebih bermanfaat dan efektif,” ujarnya.
Menurut Chico, evaluasi tidak hanya mempertimbangkan aspirasi warga yang mengusulkan penghapusan jalur sepeda, tetapi juga masukan dari komunitas pesepeda yang menginginkan fasilitas tersebut tetap tersedia.
“Kami menampung seluruh aspirasi, baik dari warga yang mengusulkan penghapusan maupun dari komunitas pesepeda yang menolak,” kata Chico.
Ia menegaskan keputusan nantinya akan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari keselamatan pesepeda, efektivitas pemanfaatan ruang jalan, hingga kondisi jalur di lapangan.
“Keputusan yang diambil nanti akan mempertimbangkan keselamatan pesepeda, efektivitas pemanfaatan ruang jalan, serta kondisi riil di lapangan. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik bagi seluruh masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Evaluasi Menyeluruh Jalur Sepeda
Chico menjelaskan, total jaringan jalur sepeda yang telah dibangun di Jakarta saat ini mencapai sekitar 314 kilometer. Dari jumlah tersebut, sekitar 32,3 kilometer merupakan jalur sepeda terproteksi dengan pembatas fisik, 23,3 kilometer terintegrasi dengan trotoar, sementara sisanya berupa marka di badan jalan.
Ia mengatakan usulan penghapusan jalur sepeda awalnya memang lebih banyak menyoroti ruas jalan protokol, seperti Jalan Sudirman-Thamrin dan sekitarnya. Namun, evaluasi yang dilakukan Pemprov DKI mencakup kondisi jalur sepeda secara lebih luas.
“Evaluasi yang sedang dilakukan Pemprov DKI bersifat lebih luas. Kami meninjau kondisi di lapangan secara keseluruhan—termasuk isu okupasi oleh kendaraan lain, perawatan, dan konektivitas jalur—bukan hanya terbatas pada satu ruas atau jalan protokol saja,” kata Chico.
Dengan demikian, keputusan mengenai jalur sepeda nantinya tidak serta-merta berarti penghapusan.
Pemprov DKI, kata Chico, masih mempertimbangkan sejumlah opsi, termasuk mempertahankan fasilitas yang ada, melakukan penataan ulang, maupun menyesuaikannya dengan kondisi di masing-masing ruas.
“Tujuannya agar keputusan yang diambil nanti, baik dipertahankan, ditata ulang, atau disesuaikan, benar-benar berdasarkan kondisi riil dan kepentingan seluruh masyarakat,” ujarnya.