Belum Semua Daerah Dapat Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

25 Januari 2025 18:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO
ADVERTISEMENT
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama tiga minggu, tetapi masih ada beberapa Provinsi Indonesia yang belum terjangkau. Seperti Provinsi Papua, Jambi, dan Bengkulu.
ADVERTISEMENT
Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan, alasan provinsi tersebut belum mendapatkan MBG karena keterbatasan infrastruktur. Saat ini, BGN masih bekerja sama dengan mitra swasta terkait penyediaan infrastruktur.
“(Alasannya) kesiapan infrastruktur dan kesiapan mitra yang akan melaksanakan. Jadi Anda harus tahu semua, bahwa sekarang itu semua program yang dilakukan oleh Badan Gizi sampai detik ini itu kontribusi mitra,” kata Dadan kepada wartawan, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (25/1).
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana di Kompleks DPR RI, Senayan Jakarta, Senin (6/1/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
Dadan mengungkapkan rencana untuk membangun 1.542 pusat MBG di Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 6 triliun. Namun, rencana tersebut baru akan direalisasikan pada bulan Agustus.
Dadan melanjutkan, pada mulanya BGN akan mengelola dana keuangan tersebut secara mandiri. Namun, saran dari Kementerian Keuangan pengelola keuangan harus berasal dari PNS.
ADVERTISEMENT
Sementara anggota BGN belum berstatus PNS. Dadan mengatakan, akan memperjuangkan para pegawainya untuk menjadi P3K pada bulan April 2025.
“Pegawai badan gizi ini masih belum PNS yang masih akan kami perjuangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau PPPK yang baru akan keluar di bulan April,” ungkap dia.
Saat ini, Dadan menjelaskan, pola pendanaan MBG masih dibantu oleh APBN dengan mengirimkannya ke yayasan yang menjadi mitra program.