BEM Nusantara Akan Turun ke Jalan, Minta Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Jumat (18/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Ardiansyah

Para koordinator gerakan mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia yang tergabung dalam BEM Nusantara memberi pernyataan sikap di Monumen Perjuangan, Kota Bandung, Minggu (20/10).

Dalam pernyataan sikap tersebut ada 10 tuntutan yang disampaikan.

Dari sepuluh tuntutan, Koordinator Pusat BEM Nusantara Hengky Primana menuturkan, terdapat satu isu utama yakni terkait UU KPK yang telah disahkan. Ada tiga cara yang akan ditempuh untuk membatalkan UU tersebut antara lain dengan mendesak presiden mengeluarkan Perppu hingga legislative review.

"Pertama, mendorong presiden untuk mengeluarkan perppu. Kedua, kami akan mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, kami akan berdialog dengan DPR RI mengajukan legislative review," kata dia.

Terkait judicial review, Hengky mengatakan, sedang berdiskusi dengan para pakar hukum di Indonesia untuk membantu penyiapan bahan-bahan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia memastikan, bahan akan didaftarkan ke MK secepatnya.

"Secepat mungkin (akan) kami daftarkan," ucap dia.

Dari tiga cara tersebut, menurut Hengky, dilakukan dengan cara mendesak melalui aksi turun ke jalan dan ada pula melalui dialog. Namun, hingga kini pemerintah belum terbuka untuk berdialog dengan mahasiswa. Padahal, mahasiswa sudah menyiapkan kajian dan siap berdialog.

"Bahwa kita butuh perppu karena hingga saat ini belum ada pintu dialog dibukakan oleh pemerintah untuk kami berdialog," tegas dia.

"Kalau seandainya pemerintah ingin membukakan pintu berdialog dengan kami, biar kami jawab dengan ilmu apa pun itu pertanyaan-pertanyaan dari pemerintah. Dan pemerintah jawab juga dong dengan ilmu pertanyaan-pertanyaan kami," lanjut dia.

Sejumlah mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung, Jumat (18/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Ardiansyah

Di lokasi yang sama, Koordinator Daerah DKI BEM Nusantara Dinno Ardiansyah menegaskan, sedang melakukan pengkajian terlebih dahulu terkait pengajuan judicial review agar tidak terkesan main-main. Dia menyebut, pengajuan akan dilakukan secepatnya.

"Kita tidak mau substansinya tidak sungguh-sungguh dan kita terkesan tidak siap. Jadi, kita dari kawan-kawan lagi proses konsolidasi untuk persiapan untuk naskah untuk judicial review tapi kita pastikan secepatnya," kata dia.

Disinggung mengenai aksi di Istana Negara besok, Dinno memastikan akan turut serta dalam aksi tersebut. Dia pun menyatakan, aksi akan berlangsung damai dan fokus pada substansi tuntutan dengan menghindari oknum tak bertanggung jawab.

"Selaku Korda DKI BEM Nusantara, kita akan turun ke Istana tapi yang pasti aksi besok bukan aksi provokatif tapi aksi damai. Tetap kita angkat substansinya. Jadi jangan sampai adanya oknum atau penumpang gelap yang menyalahgunakan momentum ini," ungkap mahasiswa Universitas Trisakti tersebut.