BEM UI Gelar Demo Tolak Kebijakan Pemangkasan Anggaran Besok, 17 Februari

BEM UI demo tolak RKUHP bermasalah di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bakal menggelar aksi demonstrasi terkait kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah, terutama di sektor pendidikan.

Berdasarkan unggahan resmi organisasi tersebut di laman Instagram mereka, @bemui_official, aksi demo tersebut bertajuk 'Seruan Aksi Massa Indonesia Gelap'. Rencananya, aksi tersebut bakal digelar Senin (17/2) besok.

Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa titik kumpul aksi akan dimulai dari Lapangan FISIP UI. Sementara titik aksi akan diumumkan belakangan.

"Pendidikan bukanlah sektor yang dapat dikorbankan. Kebijakan yang memangkas anggaran tanpa pertimbangan yang matang akan merusak masa depan generasi bangsa," demikian tertulis dalam keterangan unggahan tersebut, dikutip Minggu (16/2).

Adapun dalam unggahan itu, juga tercantum logo BEM dari fakultas-fakultas yang ada di UI. Mulai dari BEM FISIP UI, BEM FEB UI, hingga BEM FKG UI.

Sementara itu, Koordinator Aksi BEM UI Muhammad Rafid Naufal Abrar, juga mengkonfirmasi terkait aksi tersebut.

"Betul [BEM UI gelar aksi terkait kebijakan pemangkasan anggaran besok]," ujar Rafid saat dikonfirmasi, Minggu (16/2).

Rafid menyebut, bahwa aksi tersebut bakal menyuarakan lima tuntutan. Pertama, BEM UI menuntut Presiden Prabowo untuk segera mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran karena dinilai tidak berpihak pada rakyat.

Kemudian, BEM UI juga meminta untuk pembatalan wacana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus. Selain itu, juga mendesak pencairan tukin dosen secepatnya serta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG).

"Terakhir, berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan memangkas anggaran beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Hal tersebut sesuai dengan arahan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Prabowo melakukan efisiensi anggaran belanja hingga total Rp 360 triliun.

Dalam Inpres yang diteken Rabu, 22 Januari 2025, disebutkan rincian pemangkasannya yaitu Rp 256,1 triliun merupakan efisiensi belanja kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun berasal dari transfer ke daerah.

Kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan daftar KL yang harus dipangkas anggarannya melalui Surat Nomor S-37/MK.02/2025. Surat tersebut dikirimkan kepada seluruh menteri, kapolri, jaksa agung, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, serta pimpinan kesekretariatan lembaga negara.