BEM Unnes: Sikap Rektorat Respons Kritik Kami ke Ma'ruf dan Puan Berlebihan

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) ramai-ramai memberikan kartu merah bagi rektor karena tetap memberikan gelar Doktor Honoris Causa bagi eks napi tipikor Nurdin Halid. Foto: kumparan

Presiden Mahasiswa BEM Unnes 2021, Wahyu Suryono Pratama, mengaku heran dengan sikap rektorat dalam menyikapi postingan mereka di akun Instagram BEM Unnes. Mereka mengkritik Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dalam postingan di akun Instagram @bemkmunnes pada Selasa (6/7) malam, mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai 'King of Silent. Sedangkan Puan disebut 'The Queen of Ghosting'.

Namun tak sampai 24 jam, pada hari ini Rabu (7/7) sekitar pukul 16.00 WIB, postingan beserta akun Instagram BEM Unnes mendadak hilang. Sebelum hilang, Wahyu mengaku ada upaya peretasan terhadap akun Instagram BEM Unnes dan tekanan dari rektorat.

"Dr. Wirawan menganggap BEMKM Unnes ditunggangi kepentingan politik oposisi dan mengancam jangan sampai berhadapan dengan massa PDIP," kata Wahyu dalam keterangannya.

Rektor UNNES Prof. Dr. Fathur Rokhman. Foto: UNNES

Tak hanya itu, Rektor Unnes, Prof. Dr. Fathur Rokhman, juga bereaksi terhadap kritik terhadap Ma'ruf dan Puan. Fathur meminta Wahyu Suryono Pratama selaku Presiden BEM KM Unnes untuk menurunkan postingan tersebut karena dianggap bernuansa penghinaan dan pelecehan agama.

Menyikapi kejadian ini, Wahyu menekankan BEM KM Unnes menilai respons pimpinan dalam menanggapi unggahan kritikan terhadap Ma'ruf Amin dan Puan Maharani sudah berlebihan dan di luar akal sehat.

Sebab kritikan yang diunggah BEM KM Unnes sudah berbasis dengan data dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

"BEM KM UNNES menegaskan bahwa apa yang BEM lakukan adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik yang dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang. Bahkan, kritikan itu bersifat sangat wajar dalam tradisi negara demokrasi," kata Wahyu.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Puan Maharani. Foto: Setwapres dan Jamal Ramadhan/kumparan

Selain itu, Wahyu menyayangkan sikap represif pihak Unnes yang telah menuduh mereka ditunggangi partai oposisi bahkan dianggap melecehkan agama. Menurutnya, hal itu merupakan tuduhan yang tak berdasar dan tidak dapat dirasionalkan.

"Tidak seharusnya komentar tendensius keluar dari pimpinan Universitas terlebih dari insan intelektual. Selain tindakan tersebut menghina intelektualitas, tindakan itu juga semakin melegitimasi jika kampus sudah sangat tidak demokratis," ucap Wahyu.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, kejadian ini wujud nyata dari melemahnya demokrasi di Indonesia termasuk demokrasi digital," tambah dia.

Oleh sebab itu, BEM Unnes meminta kepada seluruh masyarakat sipil untuk tetap merawat solidaritas dan akal sehat. Mereka menilai keadaan negara saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Sebelumnya, Kepala UPT Pusat Humas Unnes, Muhammad Burhanudin, menegaskan kritik yang disampaikan BEM Unnes tidak mewakili pernyataan resmi dari pihak kampus. Burhanudin mengatakan, Unnes menyayangkan adanya unggahan di media sosial yang bernuansa ujaran kebencian, bukan akademik.

"Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (BEM KM Unnes) dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes," kata Burhanudin.

Burhanudin menuturkan, pihak kampus melakukan pembinaan kepada BEM Unnes agar melakukan unggahan yang lebih edukatif.