BEM Unpad soal Aksi di DPR: Pemerintah Terkesan Tuli dan Parlemen Mati

800 Mahasiswa Unpad berkumpul di UKM Barat Unpad. Foto: Dok. Istimewa

Mahasiswa Unpad dipastikan akan hadir dalam aksi unjuk rasa menolak UU KPK, RKUHP, dan sejumlah RUU yang dinilai bermasalah di Gedung DPR RI hari ini.

Ketua BEM Kema Unpad, Imam Syahid, mengatakan keikutsertaan Unpad dalam aksi ini merupakan bentuk komitmen poros pergerakan mahasiswa di Jawa Barat. Selain itu, ia menyebut Unpad memiliki tanggung jawab mengawal amanat reformasi 1998.

"Keikutsertaan ini adalah bentuk komitmen BEM Kema Unpad sebagai kampus poros pergerakan Jawa Barat dalam pengawalan amanah reformasi 1998, setelah melihat dinamika terbaru pasca persetujuan revisi UU KPK oleh parlemen dan pemerintah. Saat ini pemerintah terkesan tuli dan parlemen mati," kata Imam dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/9).

800 Mahasiswa Unpad berkumpul di UKM Barat Unpad. Foto: Dok. Istimewa

Imam menegaskan BEM Unpad mengecam tindakan pemerintah serta parlemen yang membahas dan mengesahkan produk legislasi secara tergesa-gesa di akhir masa jabatannya.

Menurut Imam, ketergesaan tersebut menunjukkan sikap tidak profesional penyelenggara negara yang mestinya menyiapkan dengan matang dan bijak karena menyangkut kepentingan masyarakat Indonesia.

"Ketergesaan ini tidak sejalan dengan profesionalitas penyelenggara negara yang seharusnya menyiapkan produk legislasi secara matang dan bijak," tegasnya.

Lebih lanjut, Imam mengungkapkan ada 800 mahasiswa yang diberangkatkan dari Unpad dengan menggunakan 14 unit bus.

"Massa yang akan diberangkatkan dari Kampus Unpad sebanyak 800 orang dengan rencana keberangkatan menggunakan 14 bus. Massa berkumpul di lapangan UKM Barat pukul 06.30 untuk terlebih dahulu melakukan briefing," ungkapnya.

Surat dari BEM UNPAD untuk demo di DPR. Foto: Dok. Istimewa

Imam menjelaskan Unpad juga telah mengkonsolidasi BEM yang berada di wilayah Jabar untuk ikut serta dalam aksi tersebut. 12 kampus, kata dia, dikonfirmasi akan turut bergabung di jalanan Jakarta.

"BEM Kema Unpad sebagai Koordinator Wilayah Jawa Barat Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga telah melakukan konsolidasi guna mengerahkan BEM di khususnya wilayah Bandung Raya dan Jawa Barat untuk turut serta membersamai. Setidaknya 12 kampus telah mengkonfirmasi akan bergabung, antara lain Poltekkes, Politeknik STTT, Ikopin, Politeknik TEDC, ITB, UPI, Telkom, Polban, Akamigas, STIMLOG, Al-Ghifari," jelasnya.

"Selanjutnya Aliansi BEM SI Jawa Barat akan bergabung dengan Aliansi Mahasiswa se-Indonesia," tambah dia.

Terdapat empat poin tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa antara lain:

1. Mengecam pengesahan RUU KPK dan Pelemahan terhadap Institusi KPK;

2. Mengecam pemerintah dan parlemen atas pelecehan terhadap suara rakyat;

3. Menuntut penundaan pengesahan RUU bermasalah seperti RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan dan RUU bermasalah lainnya, sekaligus meminta profesionalitas Pemerintah dan Parlemen untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RUU bermasalah dan mengundang kontroversi masyarakat;

4. Menyeru mahasiswa Unpad dan Jawa Barat untuk bersama-sama mengawal pemerintah dan parlemen;