Bencana di Aceh: Banjir Susulan hingga Longsor

Banjir susulan dan longsor kembali melanda Aceh. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) mencatat bencana menerjang tujuh kabupaten dan satu kota, yakni Aceh Tamiang, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, dan Kota Subulussalam.
Ribuan warga terdampak dan ratusan lainnya mengungsi. Seorang balita meninggal dunia setelah tertimbun longsor di Kabupaten Aceh Tengah.
Pemerintah Aceh menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi hingga 31 Januari 2027. Pemerintah pusat meminta pemda tak ragu menetapkan kembali status tanggap darurat di wilayah yang dilanda bencana susulan.
Ribuan Warga Terdampak
Berdasarkan laporan Pusdalops BNPB periode 14–15 November 2026, Aceh Tamiang menjadi wilayah dengan dampak terluas. Banjir merendam delapan kecamatan, yakni Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Seruway.
Sebanyak 5.785 KK (18.158 jiwa) terdampak dan 1.423 KK (5.088 jiwa) mengungsi. Banjir juga merendam 885 rumah dan 158 hektare sawah, serta memutus enam ruas jalan.
Di Kota Subulussalam, luapan Sungai Lae Souraya dan Rikit sejak 12 November 2026 berdampak pada 1.897 KK (7.703 jiwa). Sebanyak 70 KK (278 jiwa) mengungsi dan 654 rumah terendam dengan ketinggian 30–100 sentimeter. Pemkot Subulussalam menetapkan status tanggap darurat pada 6–19 November 2026 dan berencana memperpanjangnya sesuai kondisi.
Banjir juga melanda:
Aceh Singkil: Kecamatan Singkil, Simpang Kanan, Gunung Meriah, dan Kota Baharu; 27 KK (124 jiwa), 27 rumah, 10 titik jalan, dan satu jembatan kayu terdampak.
Aceh Tenggara: tujuh kecamatan; 503 KK (1.697 jiwa) terdampak, disertai kerusakan lahan pertanian, ternak, jalan, pasar, dan jembatan.
Aceh Utara: sembilan desa di Kecamatan Pirak Timu terendam setinggi 20–50 sentimeter.
Aceh Barat: debit air DAS Krueng Meureubo naik dan mengancam Kecamatan Pante Ceureumen dan Sungai Mas.
Di Sumatera Utara, banjir sempat merendam tiga desa di Kabupaten Langkat dan berdampak pada 155 KK (694 jiwa). Air kini sudah surut.
Tujuh Kali Banjir dalam Setengah Bulan
Di Gampong Dayah Usen, Kecamatan Meurah Dua, Pidie Jaya, banjir datang berulang. Air kiriman dari hulu masuk sekitar pukul 19.00 WIB, Minggu (15/11), dengan ketinggian 50 sentimeter hingga 1 meter.
"Pasca banjir tadi malam, ini banjir yang ketujuh kalinya dalam bulan ini," kata Geuchik Dayah Usen, Zulbahri.
Menurut Zulbahri, air meluap ke permukiman karena sungai dangkal dan menyempit, ditambah tanggul darurat dari tanah yang jebol. Banjir makin parah jika luapan Sungai Krueng Merdu bertepatan dengan pasang air laut.
Kini, 75 KK tinggal di hunian sementara (huntara), sekitar 23 KK menumpang di rumah kerabat, dan sekitar 10 KK menyewa rumah. Sebanyak 8–10 KK bertahan di desa, biasanya di lantai dua atau loteng.
"Kalau warga melihat kondisinya sudah mulai mau hujan, mereka langsung berangkat ke huntara," ujarnya.
Zulbahri sendiri sudah hampir setahun mengontrak rumah di luar desa. Lumpur di rumahnya mencapai sekitar 150 sentimeter.
"Rumah kami selama dari banjir 2025 itu belum bisa diperbaiki karena terus meluap air sungai," katanya.
Ia meminta pemerintah membenahi sungai lebih dulu sebelum membangun tanggul permanen.
"Intinya yang perlu disampaikan, sungai harus fokus pada normalisasi, pengerukan, dan perluasan kembali kepada dasarnya," tegasnya.
Siaga Darurat hingga Januari 2027
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi mulai 11 November 2026 hingga 31 Januari 2027. Keputusan ini mengacu pada surat Mendagri Nomor 300.2.8/8836/SJ tertanggal 10 November 2026 serta prediksi curah hujan dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda BMKG.
Mualem menginstruksikan SKPA dan pemangku kepentingan memantau kondisi seluruh kabupaten/kota selama 24 jam dan segera melaporkan setiap bencana. BPBA, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim, dan Dinas Pengairan diminta menyiagakan personel dan peralatan.
Pusat: Jangan Ragu Tetapkan Tanggap Darurat
Mendagri sekaligus Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian meminta pemda yang kembali dilanda bencana tak ragu menetapkan status tanggap darurat.
"Kita masuk sekarang ini masa rehabilitasi-rekonstruksi, bukan tanggap darurat. Tapi kita harus sepakat, bahwa untuk khusus daerah-daerah yang terkena bencana lagi, dan berdampak cukup luas di masyarakat, banjir misalnya, maka ditetapkan lagi situasi tanggap darurat," kata Tito.
Status itu dibutuhkan agar penanganan tak terhambat prosedur tender yang panjang, Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera dipakai, dan bantuan kementerian/lembaga lebih cepat turun. Tito juga meminta bupati dan wali kota menyiagakan BPBD, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, serta stok logistik Bulog.
Menko PMK Tinjau Subulussalam
Menko PMK Sugiono, yang juga Ketua Dewan Pengarah Satgas PRR, meninjau banjir di Desa Jabi-Jabi, Kecamatan Sultan Daulat, Subulussalam, Selasa (17/11). Ia didampingi Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dan Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Sugiono menilai sedimentasi sungai yang tinggi memperparah banjir sehingga normalisasi harus jadi prioritas. Ia menyebut sedimen sisa banjir bandang tahun lalu masih besar, bahkan sejumlah jembatan yang sudah dibangun kembali hanyut lagi.
"Dan proses normalisasinya juga membutuhkan waktu yang cukup lama," kata Sugiono.
Kementerian PU akan memperbaiki tanggul, membersihkan material banjir, dan menormalisasi sungai. Tanggul darurat akan dibangun dengan konstruksi boulder, sementara normalisasi dilakukan setelah air surut. Pemkot Subulussalam sudah menyediakan lahan untuk pembuangan material kerukan.
Dalam kunjungan itu, BNPB menyerahkan bantuan berupa 1.000 kasur, 550 sarung, 600 selimut, 300 paket sembako, 10 set tenda pengungsi, 10 paket peralatan dapur dan kompor, serta 10 tabung gas.
BNPB Siapkan Modifikasi Cuaca
BNPB juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Aceh dan Sumatera Utara. Gubernur Aceh telah mengajukan permintaan tertulis, sedangkan BNPB menawarkan OMC kepada Gubernur Sumut.
Kristomei menegaskan, OMC tidak menghentikan hujan.
"Tidak menghilangkan hujan sama sekali ya, jangan langsung 'wah, kalau sudah operasi modifikasi cuaca akan tidak hujan', tidak. Tapi mengurangi intensitasnya gitu ya," kata Kristomei di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11).
"Sehingga kemungkinan-kemungkinan kerawanan banjir itu bisa kita mitigasi," lanjutnya.
BNPB juga akan mengevaluasi pengerukan sungai yang sudah berjalan.
"Nah, kita akan evaluasi, kenapa kita sudah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi pengendapan itu, tapi masih terjadi banjir? Nah, itu kan perlu kajian, evaluasi gitu ya," ujarnya.
