Bendung Kebanjiran Imigran, Joe Biden Kirim 1500 Tentara ke Perbatasan Meksiko

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menutup jembatan internasional Paso del Norte. Foto: Herika Martinez/AE/AFP
zoom-in-whitePerbesar
Agen Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menutup jembatan internasional Paso del Norte. Foto: Herika Martinez/AE/AFP

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengirim 1500 tentara tambahan ke perbatasan Meksiko. Pengiriman dilakukan jelang dicabutnya pembatasan masuk migran melalui perbatasan Meksiko.

Pembatasan itu berlaku sejak pandemi COVID-19 menghantam AS pada 2020 lalu. Pembatasan masuk akan berakhir pada pertengahan Mei mendatang.

Lewat pernyataan dirilis pada Selasa (4/5) waktu setempat, Pentagon menyetujui permintaan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS) yang menginginkan tambahan personel militer. Rencananya personel tambahan akan ditempatkan selama 90 hari.

Presiden AS Joe Biden memberi isyarat di atas panggung di Washington Hilton di Washington, DC, 25 April 2023. Foto: Jim Watson / AFP

Pentagon menambahkan, bila tidak ada aral melintang personel tambahan militer AS akan tiba di perbatasan pada 10 Mei.

Sementara itu, DHS mengatakan tentara tambahan akan ditempatkan untuk untuk tugas non-penegakan hukum. Mereka akan membantu memasukkan data hingga urusan logistik.

"Penugasan baru ini terhubung dengan antisipasi peningkatan migrasi di perbatasan barat daya AS," ucap DHS seperti dikutip dari Al-Jazeera.

"Dukungan ini akan mendukung personel penegakan hukum DHS untuk melakukan misi penegakan hukum penting mereka," sambung DHS.

Penambahan personel militer dilakukan jelang kebijakan Title 42 dicabut. Title 42 pertama kali diberlakukan eks Presiden Donald Trump demi membendung masuknya migran dari negara-negara Amerika Latin ke AS saat pandemi COVID-19.

Pencabutan Title 42 berpotensi membuat AS dibanjiri oleh imigran pencari suaka. Sebab, saat Title 42 berlaku maka penegak hukum AS punya wewenang mengusir para pencari suaka atau pengungsi.

Kebijakan pengarahan militer tambahan, dikritik kelompok advokasi HAM. Mereka mengatakan, tindakan AS seperti mengirim pesan salah kepada pencari suaka yang kabur dari negaranya karena kekerasan, instabilitas politik, kemiskinan, sampai masalah sistematik lainnya.

"Ini pastinya adalah pesan bahwa perbatasan telah demiliterisasi demi mencegah migran," kata Direktur Hubungan Pemerintahan Asosiasi Pengacara Migran Amerika Gregory Chan.