Benny Harman: Presiden Bukan Ketum Partai, Tak Boleh Cawe-cawe di Pilpres

Wakil Ketua Komisi III (Demokrat), Benny K Harman. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengkritik Presiden Jokowi yang mengakui cawe-cawe atau ikut campur terkait pilpres demi negara. Benny memandang Jokowi tak punya kepentingan sebagai ketum partai sehingga harus netral soal pilpres.

"Lho, presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," kata Benny di Gedung DPR Senayan, Selasa (30/5).

Menurut Benny, jika alasan Jokowi cawe-cawe yakni demi negara, maka hal yang sama juga dapat dilakukan oleh lembaga negara lainnya seperti Polri.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan, alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu? Oleh sebab itu, kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral," ujar dia.

Presiden Jokowi menerima PP Pemuda Muhammadiyah di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/1/2023). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Benny mengakui Jokowi sebagai kader PDIP boleh punya dukungan capres tersendiri. Tetapi ia menekankan, Jokowi tak boleh menggunakan aparat atau alat negara untuk merealisasikan kepentingan bangsa dan negara terkait pilpres yang dimaksud.

"Jadi tidak boleh, menggunakan aparatus negara untuk mewujudkan kepentingannya, tidak boleh menggunakan aparatus negara untuk membatasi, menghalang-halangi dan menyingkirkan calon-calon presiden atau wakil presiden yang bukan pilihannya," papar dia.

"Harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih. Dan dia harus menjaga iklim yang sehat itu. Menjaga netralitas," tandas Benny.

Presiden Jokowi bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Senin (29/5) di Istana Kepresidenan. Salah satu yang dibahas soal cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

Usai pertemuan, Wapemred Kompas Yogi Nugraha mengatakan Jokowi banyak membahas soal cawe-cawe. Namun katanya, terkait kepentingan negara.

Terkait cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, Deputi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, memberikan penjelasan lengkap.

Berikut kata Istana:

1. Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil.

2. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat.

3. Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dll

4. Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN.

5. Presiden ingin pemilih mendapat informasi dan berita yang berkualitas tentang peserta pemilu dan proses pemilu sehingga akan memperkuat kemampuan Pemerintah untuk mencegah berita bohong/hoaks, dampak negatif AI, hingga black campaign melalui media sosial/online.

Terkait pilihan rakyat: