Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.0
'Berani Jujur Pecat', Pesan Greenpeace untuk KPK yang Sedang Dilemahkan
29 Juni 2021 14:38 WIB
·
waktu baca 3 menitDiperbarui 13 Agustus 2021 13:45 WIB
ADVERTISEMENT
Sejumlah pesan dalam bentuk kalimat terproyeksikan di Gedung Merah Putih KPK Senin malam. Mulai dari tulisan 'Save KPK', 'Rakyat Sudah Mual', 'Berani Jujur Pecat', hingga 'Reformasi Dikorupsi' tertulis di dinding gedung KPK yang ditembakkan menggunakan laser.
ADVERTISEMENT
Aksi ini dilakukan oleh Greenpeace Indonesia. Mereka menyuarakan keadilan bagi 51 pegawai lembaga antirasuah yang akan dipecat karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Juga, menyampaikan pesan menyelamatkan KPK dari cengkeraman oligarki.
Dalam keterangan persnya, Greenpeace mengatakan TWK diduga kuat merupakan usulan dari Ketua KPK Firli Bahuri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur.
Pengadaannya terkesan terburu-buru dan beberapa pertanyaan yang terdapat dalam tes sama sekali tidak berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Bahkan, muncul asumsi bahwa tes ini memang sudah dirancang untuk menyingkirkan mereka yang vokal dan berintegritas.
Beberapa di antaranya adalah penyidik-penyelidik yang dinilai bekerja baik di KPK. Mereka yang disingkirkan ini juga disebut sedang menangani kasus-kasus besar seperti korupsi Bansos, e-KTP, dan buronan Harun Masiku.
Greenpeace mengatakan, pelemahan KPK di era pemerintahan Jokowi sudah terlihat jelas sejak Oktober tahun 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Kala itu, meskipun memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah termasuk Jakarta, UU tersebut tetap disahkan.
ADVERTISEMENT
Usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK, meski belum sempat divonis karena keburu ditarik ke institusi asal.
"Upaya pelemahan KPK ini akan semakin memperburuk integritas KPK sebagai lembaga antikorupsi di negeri ini," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin, dikutip dari situs Greenpeace, Selasa (29/6).
"Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktik state capture corruption," ucapnya.
Asep mencontohkan, selama 3 kali berturut-turut KPK telah berhasil menangkap Gubernur Riau dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau.
ADVERTISEMENT
Kasus tangkap tangan beberapa petinggi Sinar Mas yang melakukan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait proses perizinan dalam kawasan hutan. Juga ada Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan.
Asep menilai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari praktik korupsi. Misalnya saat pilkada serentak, hal ini dapat menjadi ancaman kerusakan hutan. Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal ‘transaksi politik’.
"Penyingkiran penyidik-penyidik terbaik KPK ini membuktikan bahwa KPK telah digerogoti dari dalam, menggunakan stigma radikalisme yang sesungguhnya hanya dibuat-buat untuk menyingkirkan mereka yang berintegritas," pungkas Asep.
Siangnya, sebelum aksi penembakan laser, Greenpeace bersama kelompok masyarakat sipil juga menggelar aksi di Gedung KPK. Mereka menuntut Presiden Jokowi untuk memberhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, dan membatalkan UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK.
ADVERTISEMENT
Sementara, plt juru bicara KPK Ali Fikri merespons aksi Greenpeace tersebut. Ia mengatakan setiap organisasi masyarakat punya peran tersendiri dalam mendukung pemberantasan korupsi. KPK mengapresiasinya. Sementara, terkait dengan jargon-jargon yang dipelesetkan kemudian ditembakkan dengan laser, ia menilai tidak tepat.
"Jadi mengenai jargon 'Berani Jujur Pecat', kami rasa yang tepat BERANI JUJUR HEBAT," ujar Ali.