Beredar Surat Pengurus RW di Jakbar Minta THR Rp 1 Juta, Rano: Nggak Boleh Itu

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menjawab pertanyaan wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3). Foto: Alya Zahra/kumparan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memberikan tanggapan terkait beredarnya surat permintaan uang Tunjangan Hari Raya (THR) yang diduga dikeluarkan Pengurus RW 2, Kelurahan Jembatan Lima, Jakarta Barat.

Surat edaran itu ditujukan untuk para pengusaha yang menggunakan lahan parkir ‘Laksa Street’.

Rano mengatakan, tindakan tersebut tidak membutuhkan lagi surat peringatan dari Pemprov DKI Jakarta karena merupakan tindakan yang salah.

“Kalau itu sih nggak usah pakai surat peringatan, itu sudah sebuah [tindakan] yang salah itu sih,” kata Rano di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Rano mengatakan, RT/RW mengeluarkan surat edaran untuk sumbangan THR ke petugas keamanan atau kebersihan adalah hal yang lumrah. Namun tentunya ada ketentuan yang perlu dipatuhi.

Ilustrasi pungutan liar. Foto: Shutterstock

“Kalau itu nggak usah diimbau, sudah paham. Cuma kita mesti paham, mohon maaf nih RT [atau] RW saya juga mengeluarkan surat edaran, untuk apa? Misalnya untuk Lebaran satpam, itu juga normal,” ujarnya.

“Tapi juga ada ketentuan, jangan gila-gilaan, nggak boleh itu. Kayak petugas sampah. Di kompleks-kompleks pasti begitu. Pasti di-collect begitu,” tambah Doel.

Dalam surat yang beredar tersebut, dituliskan permintaan uang senilai Rp 1 juta. Uang yang ditarik dari para pengusaha disebut bakal diberi untuk anggota Linmas dan operasional pengurus RW.

Uang itu diharapkan dapat terkumpul sepekan sebelum perayaan Idul Fitri. Surat tersebut ditandatangani dan dicap langsung pengurus RW 2.

"Dana tersebut akan kami alokasikan untuk anggota Linmas juga kepengurusan RW di wilayah kami," demikian bunyi surat itu sebagaimana dilihat pada Selasa (11/3).