Berita Populer: Maaf Mendag Tak Bisa Kontrol Minyak Goreng; 3 BUMN Dibubarkan

Menteri BUMN Erick Thohir saat menggelar video mapping di Masjid At-Thohir, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Kamis (10/3). Foto: Dok Kemen BUMN

Sejumlah peristiwa penting seperti Erick Thohir Bubarkan 3 BUMN (17/03), hingga Sebut Ada Mafia Minyak Goreng, Mendag Minta Maaf Tidak Bisa Mengontrol, menjadi tren berita pada hari kemarin.

Bagi kalian yang tidak sempat mengikuti perkembangan informasi pada waktu lalu, berikut kumparan telah merangkum sederet berita populer.

Media Jerman Sorot Tikungan Sirkuit Mandalika, Ngerem Cuma Bisa 1,8 Detik

Sejumlah pembalap dan kru tim mengikuti sesi pengenalan lintasan jelang balapan MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, Lombok Tengah, pada Kamis (17/3/2022). Foto: Andika Wahyu/ANTARA FOTO

Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah seri kedua rangkaian balapan MotoGP musim 2022 selama 18-20 Maret ini. Media asing menyoroti sirkuit dengan total 17 tikungan yang ada di Lombok Tengah, NTB, tersebut.

Media Jerman, Speedweek, memberi perhatian terkait tikungan di Sirkuit Mandalika. Menurut mereka, tata letak sirkuit mulus dan menarik perhatian para bintang MotoGP. Namun, mereka menyoroti hanya ada sedikit titik pengereman antara tikungan 3 dan 9.

Erick Thohir Bubarkan 3 BUMN, Ini Daftarnya

Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan pembuat miniatur pesawat Garuda Indonesia, Gus Humaidi, di Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (15/2/2022). Foto: Kementerian BUMN

Menteri BUMN Erick Thohir membubarkan tiga perusahaan pelat merah yaitu PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Industri Gelas (Persero), dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Ia memastikan pembubaran BUMN tersebut sudah melalui kajian dan ada alasan yang jelas. Ketiga perusahaan itu sudah berhenti beroperasi dan pembubarannya masih menunggu adanya Peraturan Pemerintah (PP)

Luhut Soal Kemelut Sistem OSS: Suruh Steve Jobs Urus Juga Enggak Selesai!

Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan memberikan keterangan kepada wartawan usai laporan kunjungannya ke Riyadh, Arab Saudi, beberapa waktu lalu. Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan sistem Online Single Submission (OSS) merupakan tugas yang sangat besar bagi pemerintah. Dia mengakui, sistem ini masih banyak masalah.

Saking rumitnya masalah tersebut, Luhut klaim, meskipun Bill Gates hingga Steve Jobs turun tangan, urusan sistem OSS juga tidak akan cepat selesai.

"Suruh bangunkan lagi Steve Jobs dari kuburannya, sama Bill Gates, untuk menyelesaikan sehari juga enggak akan selesai, seminggu juga enggak akan selesai," tutur Luhut.

Sebut Ada Mafia Minyak Goreng, Mendag Minta Maaf Tidak Bisa Mengontrol

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat kunjungan ke Pasar Senen, Jakarta, Kamis (17/3/2022). Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi bicara adanya aksi para spekulan dan mafia di balik langkanya minyak goreng di pasaran. Ini disampaikan Lutfi dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada Kamis (17/3).

Akibat kejadian tersebut, Lutfi menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa memberangus praktik-praktik yang menurutnya dilakukan oleh orang-orang yang jahat dan rakus.

"Jadi ketika harga berbeda melawan pasar, dengan permohonan maaf Kemendag tidak dapat mengontrol. Karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat, ini tidak bisa dikesampingkan sifat manusia yang rakus dan jahat," pungkas Mendag Lutfi.

KAMI: Jika Jokowi Tak Mau Turun 2024, Rakyat yang Akan Turunkan!

Presiden Joko Widodo menghadiri Sidang Terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (11/3/2022). Foto: Laily Rachev/Biro Pers Sekretariat Presiden

Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gde Siriana Yusuf, merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang menyebut pemilu tak perlu buru-buru digelar karena pemerintah masih berjibaku dengan COVID-19.

Gde menilai Luhut tidak memahami UUD 1945. Ia menegaskan bahwa rakyat akan menurunkan Jokowi apabila tetap menjabat lebih dari dua periode.

“Pertama, LBP keblinger soal konstitusi, masa jabatan presiden ya sudah ditentukan 2 periode, 2 kali 5 tahun. Titik! Jadi jika pada waktunya Jokowi enggak mau turun, ya rakyat yang akan turunkan!” kata Gde dalam keterangan, Kamis (17/3).