Berkas Perkara Nur Mahmudi dan Harry Prihanto Dilimpahkan ke Kejaksaan

Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi usai menjalani pemeriksaan di Polresta Depok, Kamis (13/9). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Kasus korupsi pelebaran jalan Nangka yang melibatkan eks Wali Kota Depok Nur Mahmudi dan eks Sekda Depok Harry Prihanto memasuki babak baru. Berkas perkara keduanya telah dilimpahkan oleh Polres Depok ke kejaksaan.

"Iya benar, berkas perkara tersangka inisial HP dan NMI dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok," ujar Kapolres Depok Kombes Didik Sugiarto saat dikonfirmasi, Sabtu (22/9).

Berkas tersebut dilimpahkan pada Jumat (21/9) untuk kemudian dilakukan penelitian oleh pihak kejaksaan.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum eks Sekda Depok, Ahmar Ikhsan Rangkuti mengatakan pelimpahan tersebut merupakan hal yang normal.

"Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam KUHAP. Biasanya pelimpahan Tahap pertama ya, pelimpahan berkas untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut dari Jaksa Penuntut Umum," kata Ahmar saat dihubungi kumparan, Sabtu (22/9).

Ahmar mengatakan kliennya akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. "kami akan ikuti prosesnya saja nanti sambil juga mempersiapkan bukti-bukti bantahan, pembelaan dan upaya menghadirkan saksi-saksi yang membuat terang permasalahan ini," ujar Ahmar.

kumparan sudah mengubungi kuasa Hukum Nur Mahmudi, namun belum mendapatkan respons.

Nur Mahmudi dan Harry Prihanto ditetapkan sebagai tersangka kasus pelebaran Jalan Nangka yang berada di Tapos, Depok. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Agustus lalu.

Polisi menetapkan Nur Mahmudi dan Harry Prihanto sebagai tersangka berdasarjan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKBP) Jawa Barat. Kerugian negara akibat proyek itu mencapai Rp 10,7 Miliar.