Berkat Politikus dan Partai Islam, Kekuasaan Benjamin Netanyahu di Israel Runtuh
·waktu baca 2 menit
PerbesarPemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Israel benar-benar di ujung tanduk. Dia gagal membentuk koalisi pemerintahan meski partainya, Likud, menang pada Pemilu 2021.
Koalisi tandingan yang berisi kelompok Sayap Kanan Yahudi berhasil mengamankan mayoritas kursi di parlemen Israel, Knesset. Kini, koalisi yang dipimpin eks Menhan Naftali Bennet tinggal menunggu pengesahan resmi untuk segera berkuasa di Israel.
Keberhasilan Bennet dan koalisinya tidak akan pernah terwujud tanpa peran seorang politikus Muslim Israel, Mansour Abbas. Dia membawa partainya, United Arab List, bergabung bersama koalisi Bennet yang berhaluan kanan.
Dukungan partai bernapaskan Islam tersebutlah yang menjadi penentu berakhirnya kekuasaan Benjamin Netanyahu. Pria itu merupakan PM dengan masa jabatan terlama di Israel, yaitu 2009-2021 dan 1996-1999.
Singkirkan Perbedaan
Tidak mudah memang bagi Abbas untuk bergabung dengan koalisi Bennet. Sebab, Bennet yang merupakan eks Menhan Israel dikenal sebagai tokoh anti-Palestina dan Arab.
Bennet mendulang popularitas lantaran memimpin gerakan pembangunan permukiman Yahudi di tanah Palestina. Dia bahkan bercita-cita untuk mencaplok wilayah Tepi Barat milik Palestina.
Abbas mau menandatangani kesepakatan bergabung dengan koalisi sayap kanan Yahudi bukan tanpa perhitungan. Ada tujuan mulia di balik itu semua.
Abbas punya keinginan besar buat warga Arab Israel yang terus-menerus jadi sasaran diskriminasi di negeri Yahudi tersebut. Dirinya ingin memperbaiki kondisi hidup etnis Muslim Arab.
"Kami memutuskan bergabung bersama pemerintah agar ada keseimbangan kekuatan politik di negara ini," tegas Abbas seperti dikutip dari Reuters.
Dia juga memastikan, di dalam nota perjanjian, koalisi sayap kanan setuju memberikan alokasi dana sebanyak 53 miliar shekel atau setara Rp 233 triliun.
Dana superbesar itu akan dipakai memperbaiki dan meningkatkan infrastruktur dan memerangi kekerasan dan kriminalitas di kota-kota berpenduduk etnis Arab.
Di samping itu, perjanjian mencakup pembongkaran dan penghentian pembangunan rumah tanpa izin di lingkungan Arab. Koalisi pemerintah akan pula memberikan status resmi bagi Kota Bedouin, yang mayoritas penduduknya pemeluk Islam.
"Saya katakan dengan jelas dan jujur, pemerintahan ini terbangun atas dasar dukungan kami," tegas Abbas.
"Kami dapat mempengaruhi mereka untuk mencapai hal-hal luar biasa bagi kehidupan masyarakat Arab," kata Abbas.
****
Saksikan video menarik berikut ini: