Bersama BPOM, Polri Ikut Tindak Mafia Obat dan Makanan Ilegal di Indonesia

Pertemuan Badan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Kepolisian RI di Mabes Polri, Jakarta Jumat (10/1/2025). Foto: Rayyan Farhansyah/kumparan

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Polri untuk memperketat pengawasan dan memberantas peredaran obat serta makanan ilegal di Indonesia.

Kerja sama ini dijelaskan dalam konferensi pers usai pertemuan mereka di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, kerja sama ini sangat penting untuk menangani tingginya kasus peredaran obat dan makanan ilegal, baik melalui jalur online maupun offline.

“Tentu kita pahami dalam kondisi sekarang ini banyak kejahatan-kejahatan yang bersifat baik online maupun offline dari berbagai kita punya tupoksi dan itu membutuhkan sinergi dengan Kepolisian Republik Indonesia,” jelas Taruna.

Ia menambahkan, BPOM hanya memiliki sekitar 600 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga peran Polri menjadi sangat penting dalam mendukung penindakan hukum.

“Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki PPNS Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya cuma sekitar 600-an kemudian pada tahap penindakan kita sangat membutuhkan peran dan kolaborasi dengan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya untuk membantu BPOM dalam memberantas mafia obat dan makanan ilegal yang membahayakan masyarakat.

“Kami juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia,” kata Listyo.

Ia juga menyoroti perlunya menjaga harga obat agar tetap terjangkau dengan mendorong penguatan industri farmasi lokal.

“Kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga dan menurunkan harga obat agar terjangkau” ujarnya.

Untuk memperkuat kerja sama ini, BPOM dan Polri akan menyempurnakan nota kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang sudah ada.