Bertemu Jokowi, KPU Adukan Masalah e-KTP hingga Serangan Hacker

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Jihad Akbar/kumparan)

Pimpinan KPU menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/7). Dalam pertemuan itu KPU melaporkan sejumlah hal, mulai dari pelaksanaan Pilkada 2018, persiapan Pileg dan Pilpres 2019, dan meminta dukungan untuk memperkuat dukungan IT.

Ketua KPU Arief Budiman menerangkan pertemuan KPU dengan Jokowi ini merupakan perintah undang-undang. Terkait pilkada, KPU melaporkan proses pelaksanaan, hambatan hingga tantangan yang dihadapi selama pelaksanaannya.

"Termasuk terakhir, sekarang yang sedang berproses yaitu sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Jadi semua kita sudah laporkan detailnya," ungkap Arief di lokasi, Rabu (11/7).

Ketua KPU Arief Budiman di pelantikan KPU. (Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan)

Laporan selanjutnya, kata Arief, terkait dengan persiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Mulai dari detail pemutakhiran data pemilih, pembentukan penyelenggara pemilu di setiap daerah dan luar negeri, hingga persiapan pencalonan capres serta cawapres.

"Kami juga melaporkan beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang pelaksanaannya itu bisa menemui hambatan di lapangan. Misalnya kewajiban penggunaan e-KTP bagi warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bisa menjadi pemilih itu diwajibkan punya e-KTP. Sementara proses itu sampai hari ini belum selesai 100 persen," jelasnya.

Presiden Joko Widodo menerima kunjungan Komisi Pemilihan Umum di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Jihad Akbar/kumparan)

Oleh karena itu, ia mengaku masih memiliki waktu hingga Desember untuk mencari solusi permasalahan e-KTP tersebut. Namun menurutnya, perlu dukungan dari semua pihak terkait dan masyarakat agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.

"Nah, kami juga menyampaikan beberapa alternatif andaikan proses itu masih menemui kendala sampai dengan Desember 2018. Jadi pemerintah, Bapak Presiden mengatakan siap untuk mendukung KPU mulai dari SDM-nya, anggarannya, termasuk juga kerja sama dengan beberapa lembaga terkait," kata Arief.

Tak hanya itu saja, KPU juga meminta dukungan kepada Jokowi untuk memperkuat IT yang saat ini terus dikembangkan. Di Pilkada, website KPU yang menampilkan hasil penghitungan secara real count, diserang habis-habisan hingga akhirnya ditutup sementara.

Arief mengungkapkan sarana dan prasarana IT yang dimiliki KPU saat ini masih terbatas. Sehingga ia berharap pemerintah memberikan dukungan, baik SDM dari kementerian terkait maupun dan untuk mengembangkan infrastrukturnya.

"Kami tidak bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri, maka kami butuh bantuan dari lembaga-lembaga pemerintah yang punya keahlian di bidang ini," kata Arief.

"KPU sudah merancang untuk memenuhi sarana dan infrastrukturnya tetapi kan memerlukan anggaran untuk memenuhi itu. Dan Bapak Presiden sudah memberikan komitmennya, proses ini akan dipercepat untuk memenuhinya," pungkasnya.

Tanggal-Tanggal Penting Pemilu 2019 (Foto: Bagus Permadi/kumparan)