Bertikai dengan Pemberontak, Pemimpin Junta Militer Myanmar Cari Solusi Politik

Jenderal Min Aung Hlaing. Foto: REUTERS

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyerukan solusi politik untuk mengakhiri pertikaian antara militer dan kelompok etnis pemberontak bersenjata.

Kepemimpinan junta militer telah terguncang sejak akhir Oktober lalu, ketika gabungan dari tiga kelompok etnis merebut kendali atas beberapa pos militer dan rute perdagangan penting di perbatasan Myanmar dengan negara-negara tetangganya.

Dikutip dari AFP, seruan Aung Hlaing untuk mencari solusi politik atas pertikaian yang terjadi dilaporkan media lokal, Global New Light of Myanmar, pada Selasa (5/12).

"Pemimpin Junta, Min Aung Hlaing, memperingatkan bahwa jika organisasi-organisasi bersenjata terus bertindak bodoh, penduduk di wilayah yang bersangkutan akan mengalami dampak yang buruk," demikian bunyi laporan Global New Light of Myanmar.

"Jadi, perlu untuk mempertimbangkan kehidupan masyarakat, dan organisasi-organisasi tersebut perlu menyelesaikan masalah mereka secara politis," tambahnya.

Myanmar diketahui memiliki lebih dari belasan kelompok bersenjata dari etnis minoritas — tetapi ada tiga kelompok utama yang saat ini bertikai dengan militer, yakni Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Arakan (AA), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA).

Pada akhir Oktober lalu, MNDAA, AA, dan TNLA telah meluncurkan serangan gabungan di bagian utara, lebih tepatnya di Negara Bagian Shan, dan berhasil merebut pusat perdagangan penting di perbatasan Myanmar-China.

Di bagian timur dan utara pula, kelompok anti-militer — dibentuk pasca-kudeta pemerintahan demokratis Aung San Suu Kyi, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), turut meluncurkan serangan.

Pekan lalu, PDF melaporkan pasukannya telah menguasai beberapa bagian ibu kota Negara Bagian Kayah yang terletak di bagian timur, serta sedang mengusir pasukan junta dari sana.

Menurut data PBB, lebih dari 250 warga sipil — termasuk anak-anak, dikhawatirkan telah tewas sejak serangan akhir Oktober. Lebih dari 500 ribu orang pun terpaksa mengungsi akibat konflik ini.