Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
BG Harap RI Tiru Pemberantasan Korupsi di Finlandia: Big Data untuk Tutup Celah
9 Desember 2024 12:01 WIB
ยท
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan, menyinggung penerapan pemberantasan korupsi yang dapat ditiru oleh Indonesia. Salah satunya, yakni Finlandia.
ADVERTISEMENT
Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12). BG hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto yang tak hadir dalam peringatan Hakordia 2024 kali ini.
BG menyebut, salah satu aspek pemberantasan korupsi yang dapat ditiru dari Finlandia adalah memanfaatkan big data untuk langkah deteksi dini pola korupsi.
"Pemerintah juga dapat meniru atau kita dapat meniru best practice dari negara lain yang telah terbukti mampu di dalam melakukan pemberantasan korupsi," kata BG di acara Hakordia 2024, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12).
"Sebagai contoh di Finlandia, menggunakan big data analytics di dalam melakukan deteksi pola korupsi yang sering digunakan, sehingga dapat dilakukan policy review untuk menutup celah-celah tersebut," jelas dia.
ADVERTISEMENT
Dalam langkah yang dilakukan sejauh ini, lanjutnya, pemerintah juga terus mengupayakan perbaikan pelayanan lewat transformasi digital dalam reformasi birokrasi.
"Pemerintah memanfaatkan e-government sebagai alat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik," tuturnya.
Tak hanya itu, BG juga mengungkapkan bahwa penerapan e-budgeting juga dilakukan dalam pengelolaan anggaran negara, baik APBN maupun APBD secara digital.
"Sehingga, pengawasan penggunaan anggaran akan lebih mudah dan mengurangi potensi terjadinya manipulasi," papar dia.
Kemudian, BG juga menekankan langkah pencegahan korupsi yang kerap ditemui KPK, yakni pengadaan barang dan jasa. Dalam mengantisipasi korupsi di sektor pengadaan itu, ia menyebut e-procurement juga menjadi andalan pemerintah.
"Tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi langsung yang sering memicu terjadinya kolusi dan korupsi serta memastikan proses tender bisa lebih adil dan transparan," ucap dia.
ADVERTISEMENT
"Sistem pelayanan publik berbasis online ini akan terus dikembangkan seperti dalam hal pembuatan KTP, pembayaran pajak, sehingga memungkinkan masyarakat dapat mengakses pelayanan tanpa harus berhadapan langsung dengan para petugas guna untuk mengurangi pungutan liar," pungkasnya.
Oleh karenanya, kata dia, melalui peringatan Hakordia 2024 tersebut, BG pun mengajak seluruh pihak untuk terus menggaungkan pentingnya perbaikan sistem sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Adapun dalam peringatan Hakordia 2024 mengusung tema 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.
Dalam pelaksanaannya, ada serangkaian acara yang akan digelar. Mulai dari pemberian penghargaan kepada pemangku kepentingan yang berhasil mendorong upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, peluncuran program antikorupsi, expo pemberantasan korupsi yang melibatkan seluruh lembaga penegak hukum dan lembaga pengawasan.
ADVERTISEMENT
Kemudian, juga ada pameran pelayanan publik, lelang barang rampasan, pameran foto, hingga berbagai kegiatan seminar atau workshop dengan berbagai tema antikorupsi.