BG Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Buat Kebijakan: Harus Libatkan Masyarakat

7 November 2024 9:42 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyapa Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyapa Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (23/10/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/Antara Foto
ADVERTISEMENT
Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan memberikan arahan dalam rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kamis (7/11).
ADVERTISEMENT
Tema acara ini adalah 'Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045'.
Budi Gunawan dalam arahannya meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan masyarakat.
"Saya titip pesan penting para kepala daerah, jaga stabilitas politik dan keamanan," ucap BG.
Menteri-wakil menteri mulai berdatangan ke acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
BG membeberkan ada lima hal yang harus diperhatikan kepala daerah untuk menjaga stabilitas. Salah satunya cermat dan hati-hati dalam membuat kebijakan.
Berikut 5 hal penting yang harus dilakukan kepala daerah:
Suasana acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 di SICC, Bogor, Kamis (7/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan
Lebih jauh, BG mengatakan Kemenko Polkam dan kementerian/lembaga terkait sudah membentuk 7 desk untuk mempercepat program prioritas Presiden Prabowo.
ADVERTISEMENT
Pada prinsipnya, Kemenko Polkam tidak akan ragu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku korupsi agar program prioritas presiden berjalan lancar dan tepat sasaran.
"Perintah Presiden di tiap sektor tidak akan ragu dalam penegakan hukum. Jika hukum ditegakkan, korupsi diberantas, ujung-ujungnya pemerintahan presiden ekonomi naik 8%," ucap BG.
"Tolong kepala daerah lebih cermat, hati-hati, transparan dan akuntabel," tutur dia.