BGN: Makan Bergizi Gratis Sudah Jalan 3 Minggu, tapi Anggaran Baru Cair Rp 2 M

Petugas menata menu makanan yang akan didistribusikan pada program makan bergizi gratis di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (6/1/2025). Foto: Aloysius Jarot Nugroho/ANTARA FOTO

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama tiga minggu sejak awal diterapkan pada 6 Januari 2025. Pemerintah menganggarkan Rp 71 triliun untuk program MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana mengatakan, pihaknya baru menerima Rp 2 miliar untuk program ini.

“Perlu Ibu (dan) Bapak ketahui program kami sudah berjalan, sekarang minggu ketiga dan uang pemerintah baru cair Rp 2 miliar,” kata Dadan Hidayana dalam rapat bersama Komite III DPD, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (21/1).

Selain anggaran yang belum cair secara penuh, Dadan juga menyoroti infrastruktur BGN yang masih bekerja sama dengan mitra MBG.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjawab pertanyaan wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Foto: Alya Zahra/kumparan

Rencananya, BGN bakal membangun 1.542 pusat Badan Gizi Nasional pada tahun ini dengan dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 6 triliun.

"Badan Gizi (Nasional) belum memiliki infrastruktur yang dimiliki sendiri. Karena kami baru mendapat anggaran dan anggarannya baru dibuka blokirnya,” tutur Dadan.

“Kami belum melakukan tender karena harus membeli tanah. Kami akan membangun 1.542 di tahun 2025 senilai RP 6 triliun. Yang baru akan kami tanderkan dan baru selesai Agustus untuk digunakan,” sambungnya.

Dadan melanjutkan, pada mulanya BGN akan mengelola dana keuangan tersebut secara mandiri. Namun, saran dari Kementerian Keuangan, pengelola keuangan harus berasal dari PNS.

Pekerja menyiapkan hidangan Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Kamis (9/1/2025). Foto: Dok. kumparan

BGN Bakal Perjuangkan Pegawainya non-PSN jadi PPPK

Dadan menyebut, masih ada pegawai BGN belum berstatus PNS. BGN akan memperjuangkan para pegawainya yang non-PNS untuk menjadi PPPK pada bulan April 2025.

“Pegawai badan gizi ini masih belum PNS yang masih akan kami perjuangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau P3K yang baru akan keluar di bulan April,” ungkap dia.

Dadan menjelaskan, pola pedanaan MBG masih dibantu oleh APBN dengan mengirimkannya ke yayasan yang menjadi mitra program.

“Jadi pola pendanaan yang sekarang berlaku adalah pola pendanaan bantuan pemerintah di mana keuangan langsung dicairkan ke rekening kelompok masyarakat atau ke perseorangan atau ke yayasan,” imbuhnya.