Bibit Samad Tak Permasalahkan KPK Bantu Jokowi Cari Cawapres
PerbesarMantan Komisioner KPK Bibit Samad Rianto mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengatakan siap membantu mencari cawapres antikorupsi yang ideal bagi Presiden Joko Widodo.
Ia memandang nantinya saran yang akan dikeluarkan KPK hanya sebagai pertimbangan, bukan menjadi prioritas pilihan. Bibit pun menyebut ini bukan kali pertama KPK dimintai second opinion terkait nama calon ideal, sehingga ia memandang pernyataan Agus sebagai suatu hal yang wajar.
"Ya kalau diminta seperti kemarin orang-orang menteri-menteri diminta pada KPK, ada laporan enggak, ya paling yang menyampaikan ini yang ada pada saya dilaporkan ke saya seperti ini. Selanjutnya tergantung sepenuhnya Pak Presiden," ujar Bibit di Kantor DPP PSI, Sabtu (28/4).
PerbesarMengenai adanya tudingan pernyataan Agus yang terlalu bersifat politis dan terkesan pro Jokowi, Bibit mengaku tak sependapat akan hal tersebut. Menurutnya, orang bebas bersikap serta berpendapat apa saja, namun ada atau tidaknya muatan politis dalam pernyataan tersebut, Bibit merasa hal itu perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya.
"Sekarang gini, ya enggak tahulah bisa saja orang menilai seperti itu toh. Bisa saja. Dan boleh-boleh saja menilai seperti itu. Tergantung Pak Agusnya sendiri iya apa enggak," imbuh Bibit.
"Anda tanya Pak Agus. Pak, Bapak orangnya Jokowi enggak," ucap Bibit.
Jika memang nantinya saran KPK benar dipertimbangkan dalam pemilihan cawapres tersebut, Bibit mengembalikan keputusan akhir kepada Jokowi untuk menentukan cawapres pilihannya.
"Kalau yang calon presidennya minta bantuan KPK, kalau enggak ya didenger juga enggak. Itu kan pendapat elu, pendapat gue lain lagi," kata Bibit.
Saat ditemui usai acara di Gedung DPR, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan KPK siap membantu Joko Widodo menyeleksi cawapres yang akan mendampinginya jika maju dalam Pilpres 2019. Agus menuturkan, jika Jokowi memerintahkan KPK untuk terlibat, pihaknya mengaku siap.
PerbesarBukan hanya Jokowi, KPK juga membuka diri apabila capres lainnya meminta bantuan.
"KPK itu bukan hanya pilihan presiden, KPK itu dimintai pendapat pada waktu orang mau mendapatkan bintang tanda jasa, dan bukan hanya menteri, selalu eselon satu kalau menterinya mau mendapatkan orang yang baik, itu minta pendapat KPK," ujar Agus di Gedung DPR, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4).
Sebelumnya, pada 2014, Jokowi pernah melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyeleksi calon menterinya. Beberapa nama calon menteri pun mendapat penilaian dari KPK. Maka, Agus mengaku, perkara menyeleksi calon wakil presiden, bukan hal yang sulit.