Bike to Work Gelar Aksi Black Day Tolak JLNT Dilintasi Pesepeda pada 13 Juni

Sejumlah pesepeda memacu kecepatan saat berlangsungnya uji coba pemberlakuan lintasan road bike di jalan layang non tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang, Jakarta, Minggu (23/5). Foto: Akbar Nugroho Gumay/ANTARA FOTO

Pemprov DKI Jakarta mengizinkan pesepeda road bike menggunakan Jalan Layang Non Tol (JLNT) Casablanca tiap akhir pekan pukul 05.00-08.00 WIB.

Rupanya tidak semua pihak sepakat dengan kebijakan yang masih dalam tahap uji coba itu.

Salah satunya disampaikan oleh Bike to Work Indonesia. Penolakan itu bukan karena keeksklusifan jalan untuk jenis sepeda tertentu. Tapi karena faktor keselamatan.

Ketua Bike to Work Poetoet Soedarjanto mengatakan, sejak awal JLNT diresmikan kendaraan roda dua seperti sepeda motor dilarang melintas. Alasannya saat itu karena faktor keamanan.

"JLNT Casablanca tidak layak untuk sepeda motor apalagi sepeda, mohon dilihat pernyataan Pemprov DKI saat launching JLNT tersebut pada 2017 yang melarang motor melintas," kata Poetoet saat dikonfirmasi, Kamis (10/6).

Dalam menyuarakan hal itu, Bike to Work Indonesia akan menggelar aksi Black Day bersama Koalisi Pejalan Kaki dan Road Safety Association.

Aksi di mana semua massanya menggunakan pakaian hitam itu akan dilakukan di ujung JLNT yang mengarah ke Kota Kasablanka. Aksi akan berlangsung pada Minggu (13/6) pukul 06.00-07.00 WIB.

Terkait aksi itu Ketua Tim Advokasi Bike to Work Indonesia Fahmi Saimima menjelaskan organisasinya merasa prihatin dengan masalah sepeda yang muncul belakangan ini. Kondisi itu, menurut dia, bahkan menjurus ke konflik sosial.

"Berawal dari keprihatinan kami atas 'drama' pesepeda akhir-akhir ini yang sudah mengarah ke konflik sosial, khususnya apa yang kami fokuskan nanti saat black day: JLNT yang dialihfungsikan untuk balap sepeda road bike, di mana kami sudah pelajari dan analisis baik secara konteks hukum, budaya dan sosial, JLNT dalam segi keamanan dan keselamatan bukan tempat yang baik buat sepeda," kata Fahmi.

Sejak awal di JLNT sudah ada rambu larangan melintas bagi roda dua baik sepeda motor maupun sepeda kayuh. Maka menurut Fahmi seharusnya aparat penegak hukum menerapkan aturan itu bukan justru membuat aturan baru yang bertentangan dengan yang sudah ada.

"(Tujuan aksinya) mengingatkan pembuat kebijakan untuk mengedepankan asas keadilan dan taat hukum," kata Fahmi.

"Rambunya sudah ada yang berarti turunan dari UU. Law enforcement harus konsisten," tambah Fahmi.

Fahmi menegaskan gerakan itu bukan untuk menghilangkan lokasi pesepeda road bike untuk berolahraga. Bike to Work justru menyarankan agar pemerintah membuat arena khusus untuk pesepeda balap tersebut.

"Prinsipnya, kami ga mau berkonflik sesama sepeda atau menjadikan hal ini gorengan netizen, tapi sudah waktunya kami sebagai social movement mendorong penegakan hukum," kata Fahmi.

"Kami sedang mendorong Pemerintah DKI menyiapkan tempat seperti usul kami sebagai solusi terbaik bagi penikmat roadbike. Tapi bukan di jalan umum," tandas Fahmi.