Bike to Work Tolak Jalur Sepeda Dibongkar: Kemunduran Sejarah Transportasi

Pesepeda memacu kecepatannya di jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (9/5). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Komunitas sepeda Bike to Work mengkritik wacana dibongkarnya jalur sepeda permanen yang muncul saat rapat kerja Polri dengan Komisi III DPR RI, Rabu (16/6). Saat itu Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyetujui usulan anggota dewan soal jalur sepeda permanen dibongkar.

Ketua Tim Advokasi Bike To Work Fahmi Saimima, mengatakan, wacana pembongkaran tersebut bentuk kemunduran terbesar dalam bidang transportasi. Meski begitu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah.

“Tapi kami sangat tidak setuju. Kalau dibongkar pun atas nama pembuat kebijakan, kami terima. Namun, ini sebuah kemunduran terbesar dalam sejarah transportasi di Indonesia maupun dunia,” kata Fahmi saat dihubungi, Jumat (10/6).

Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Menurut Fahmi, jalur sepeda merupakan salah satu simbol kemajuan dan keberadaban kota. Terlebih konsep green city tengah dikembangkan di seluruh dunia termasuk di Jakarta.

Karena itu, dia meminta komitmen dari para pemangku kebijakan soal keberadaan jalur sepeda. Sebab, semua sudah didiskusikan bersama saat evaluasi jalur khusus road bike di JLNT.

"Bahwa kami menghargai setiap keputusan dari pemangku kebijakan. Bukan ranah kami mengomentari pendapat legislatif, silakan sebaiknya ditanyakan ke lembaga eksekutif/pemerintah. Karena tupoksinya bukan di DPR ataupun kepolisian," ucap dia.

Pesepeda memacu kecepatannya di jalur sepeda permanen di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (9/5). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Sebelumnya, dalam rapat komisi III dengan Polri, salah satu anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menyampaikan masukan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membongkar jalur sepeda.

Belakangan dari penjelasannya, Sahroni menegaskan, bahwa hanya planter box-nya yang dibongkar bukan jalurnya. Planter box itu terbuat dari beton.

“Betonnya yang dibongkar bukan jalur marka hijaunya. Karena marka jalur hijau itu sudah benar karena sesuai aturan UU," kata Sahroni lewat Instagramnya seperti dilihat pada Jumat (18/6).

Wakil Gubernur DKI Riza Patria mengatakan perlu kajian lebih dalam untuk menentukan perubahan satu kebijakan. Termasuk usulan untuk membongkar jalur sepeda.

“Saya kira apa yang disampaikan Pak Kapolri betul, jadi sebelum kita memutuskan, kita juga perlu studi juga, perlu mendengarkan pendapat para pakar lainnya, perlu membuat kajian dan studi lainnya,” ujarnya saat itu.