Bila Ekonomi Tak Segera Dibuka, Pemprov DKI Jakarta Dinilai Bisa Bangkrut

Foto udara suasana gedung bertingkat di kawasan Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengutarakan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk menanggung biaya bansos bagi warga yang terdampak virus corona. Hal ini sempat menjadi perhatian karena APBD DKI Jakarta juga turun hingga tersisa Rp 44,6 triliun.

Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap optimistis dan menganggarkan Rp 10,7 triliun untuk penanganan virus corona. Dengan catatan, piutang Menteri Keuangan ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 5,2 triliun dicairkan segera.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Foto: Dok. Heru Budi Hartono

Namun, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono menuturkan, Anies tengah kebingungan karena dana bagi hasil (DBH) baru cair Rp 2,6 triliun. Padahal, DBH sangat penting untuk menjaga cashflow APBD DKI.

Melihat kondisi itu, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus segera mencari cara agar APBD DKI bisa tercukupi di tengah wabah. Dia menyarankan, roda ekonomi harus mulai digeliatkan lagi agar ada pendapatan untuk Pemprov DKI Jakarta. Bila tidak, bukan tidak mungkin Pemprov DKI Jakarta bangkrut.

"Jika ekonomi di Jakarta tidak dibuka, maka kebangkrutan Pemda DKI di ambang nyata," kata Heru dalam keterangan tertulis, Jumat (8/5).

Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Heru yang kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu, menuturkan ada banyak mata anggaran yang wajib dipenuhi Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari KJP hingga subsidi berbagai moda transportasi.

"Kebutuhan yang tidak bisa diganggu adalah KJP, KJS, subsidi pangan, operasional MRT, operasional Transjakarta, makan hewan di Ragunan," jelas Heru.

"KJP, KJS, saja bisa tembus Rp 3,6 triliun. Lalu, subsidi pangan Rp 800 miliar per tahun," tambah dia.

Selain itu, masih ada biaya lainnya yang juga harus dipenuhi. Misalnya pelayanan rumah sakit, puskesmas, gaji PNS, dan non-PNS seperti pasukan oranye dan pekerja lainnya.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Foto: Dok. Heru Budi Hartono

Heru memang harus memeriksa kembali kekuatan APBD DKI Jakarta saat ini. Meski begitu, Heru tetap optimistis Pemprov DKI Jakarta punya cara jitu untuk keluar dari masalah ini di tengah wabah virus corona.

"Semoga Pemda DKI bisa menjalankan roda perekonomian secepatnya dan mendapatkan PAD yang signifikan, walaupun kelihatannya berat, tapi tetap optimis," ucap dia.

***

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona.

***

Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.