Bila UU Baru MK Disahkan, Bagaimana Nasib Hakim MK yang Sedang Menjabat?

Ilustrasi lambang Mahkamah Konstitusi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Komisi III DPR RI telah menyetujui Revisi Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK). Perubahan ini disepakati bersama dengan Menkopolhukam Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja yang digelar pada Senin (13/5).

Dalam draft RUU MK yang diterima oleh kumparan, ada beberapa perubahan. Salah satunya adalah penambahan Pasal 23A yang terdiri dari empat ayat.

"Iya benar (itu draft perubahan UU MK yang disetujui DPR dan pemerintah)," kata Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding saat dikonfirmasi, Selasa (14/5).

Dalam Pasal 23A, yang diselipkan di antara Pasal 23 dan Pasal 24, diatur soal masa jabatan hakim konstitusi yakni 10 tahun atau hingga berusia 70 tahun. Sedangkan dalam aturan sebelumnya, seorang hakim konstitusi bisa menjabat hingga memasuki usia pensiun yaitu 70 tahun dengan masa jabatan maksimal 15 tahun.

Ilustrasi ruangan Mahkamah Konstitusi. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Dengan ketentuan baru ini, lantas bagaimana nasib hakim konstitusi yang saat ini masih menjabat dan masa jabatannya sudah lebih dari 10 tahun? Hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 87 yang berbunyi:

Artinya hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat tetap bisa melanjutkan jabatannya meski telah melebihi 10 tahun, dengan catatan usianya belum mencapai 70 tahun. Dia bisa menjabat sampai usia 70 tahun. Selain itu, hakim konstitusi tersebut juga harus mengantongi persetujuan dari lembaga pengusul yang berwenang.

Sedangkan untuk hakim konstitusi yang saat ini tengah menjabat dan masa jabatannya masih kurang dari 10 tahun, hanya bisa melanjutkan jabatannya terhitung sejak tanggal Keppres pengangkatan pertama hakim yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan dalam huruf a Pasal 87: