Billy Mambrasar Sebut Pembangunan SDM sebagai Cara Atasi Konflik Papua

Aparat keamanan TNI-Polri sudah melakukan kegiatan patroli dalam kota, di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (20/4). Foto: Puspen TNI

Papua menjadi perbincangan publik beberapa pekan ini karena aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Teranyar, Kabinda Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha Gugur ditembak KKB.

Stafsus Presiden Jokowi, Billy Mambrasar, berpandangan harus ada pendekatan pembangunan SDM dalam menangani konflik di Papua.

"Jadi proses pembangunan berbasis manusia," kata Billy dalam Webinar Indonesia Public Institute (IPI) Bertajuk 'Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif & Holistik', Kamis (6/5).

Billy pun mengenang kembali ketika otonomi khusus Papua keluar pada 2021. Saat itu, tokoh-tokoh Papua berbicara tentang pembangunan berbasis manusia asli Papua.

Billy Mambrasar. Foto: Instagram/@billymambrasar

"Makanya keputusan-keputusan afirmatif kemudian pemberian-pemberian hak spesial atau prestige itu diberikan kepada orang-orang asli Papua. Dan kita bisa lihat anggaran Otsus sendiri semuanya sepakat 30 persen dari anggaran alokasi dana tersebut digunakan untuk pembangunan perkembangan manusia," jelasnya.

Billy sendiri salah satu yang merasakan manfaat dari anggaran Otsus untuk pembangunan SDM. Kini ada 96 ribu orang Papua yang sekolah dengan berbagai macam program, melalui berbagai macam program afirmasi, beasiswa otsus, dan lain-lain.

"Mereka saat ini sudah siap dalam posisi standby untuk ikut membangun. Sehingga narasi yang saya bangun ketika ditanya Pak Jokowi, Pak waktunya sekarang adalah membangun Indonesia dari tanah Papua. Mari anak-anak yang jumlahnya ribuan ini membangun Indonesia dari Papua," tutur Billy.

"Peran orang-orang yang telah memperoleh investasi dalam tanda petik atau program pemberdayaan dari pemerintah ini, mereka-mereka sudah siap untuk menggerakkan pembangunan tersebut," tandas Billy.

Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo sependapat dengan Billy. Menurut Karyono, jika pendekatan kolaboratif dikedepankan, berarti penyelesaian konflik di Papua harus mengutamakan kerja sama interaksi dan membuat kesepakatan bersama secara kolektif dari berbagai elemen terkait.

"Yaitu lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, pihak-pihak yang menerima akibat dan manfaatnya. Nah, jika peningkatan kolaboratif itu dikedepankan, maka perlu ada satu kesepakatan bersama berbagai elemen yang berkaitan," ujar Karyono.