Bima Arya: Calon Siswa yang Manipulasi PPDB Zonasi Bakal Didiskualifikasi

Wali Kota Bogor Bima Arya sidak ke lapangan terkait aduan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Foto: Dok. Istimewa

Wali Jota Bogor Bima Arya Sugiarto mengingatkan, orang tua siswa yang mengakali domisili peserta calon siswa di Kartu Keluarga dalam PPDB 2023 jalur zonasi akan didiskualifikasi.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan hingga home visit, ia menemukan sistem PPDB 2023 jalur zonasi di Kota Bogor bermasalah. Ada hampir 300 aduan yang masuk.

"Kan semuanya juga sudah menandatangani pernyataan, Surat pertanggungjawaban Mutlak, apabila tidak sesuai harus mundur (didiskualifikasi)," kata Bima usai rapat membentuk tim untuk menelusuri data siswa, di kantor Disdukcapil Kota Bogor, Jumat (7/7).

"Nah, ini tidak usah menunggu (siswa) sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini maka, semua harus menghitung kembali," tambah dia.

Bima menyarankan agar para orang tua mendaftarkan anaknya seusai domisili tempat tinggal dan tidak memanipulasi data kependudukan. Menurutnya, saat ini masih ada waktu pendaftaran.

"Silakan mendaftar sesuai domisili saja. Tidak usah merekayasa memanipulasi data kependudukan. Yang daftar ke SMP masih ada waktu," katanya.

Bima menuturkan, hasil pemeriksaan di lapangan, ditemukan banyak pelanggaran kartu keluarga yang palsu, kartu keluarga yang update tetapi tidak sesuai, antara domisili dan dokumen yang ada.

Bima lantas membentuk tim yang terdiri dari inspektorat, bagian pemerintahan, kadisdukcapil, kadisdik dan seluruh camat agar PPDB 2023 berjalan dengan bersih.

"Ini dipimpin Pak Iwan asisten 1, ada Dukcapil, ada Disdik dan ada semua camat di sini. Tim ini bertugas untuk menelusuri melakukan verifikasi faktual di lapangan, untuk pendaftar SMP. Karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan," jelas Bima.

Wali Kota Bogor Bima Arya sidak ke lapangan terkait aduan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Foto: Dok. Istimewa

Politikus PAN ini menyebut, tim ini akan hingga dua hari ke depan, sehingga pengumuman untuk pendaftaran SMP akan diundur satu hari hingga 11 Juli 2023.

"Jadi kita pastikan tidak ada yang bermain-main dengan data kartu keluarga. Pokoknya tim ini bekerja seusai dengan target yang saya tetapkan tadi verifikasi faktual. Saya percaya lah dengan Pak Iwan (asisten 1). Dan inspektorat. Jadi saya tugaskan untuk itu," imbuh Bima.

Lebih jauh Bima mengatakan tim ini juga bertugas melakukan penelusuran di lapangan terkait pendaftaran siswa ke SMA. Karena SMA bukan ranah Pemerintah Kota Bogor, ini akan memberikan rekomendasi kepada KCD kepada sekolah-sekolah SMA, terkait dengan nama yang tidak sesuai di data kartu keluarganya.

"Yang daftar ke SMA pun masih ada waktu karena belum diumumkan, karena masih belum final. Kemudian kami akan merekomendasikan nama-nama itu dan pasti itu pun sudah ada. Nama-nama yang potensi didiskualifikasi nantinya oleh pihak provisi (dinas pendidikan provinsi Jawa Barat untuk PPDB SMA)," jelasnya.

Wali Kota Bogor Bima Arya membaca laporan warga dari layar monitor terkait aduan dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Foto: Dok. Istimewa

Terkait data domisili fiktif, kata Bima, dirinya memberikan tugas khusus kepada inspektorat untuk menelusuri siapa saja yang bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran data-data kependudukan.

Tak dipungkiri, bahwa ada praktik percaloan dalam memanipulasi data pendudukan anak untuk mendaftar sekolah.

"Ya sudah pasti ada, sudah pasti ada, tinggal calonya ada di mana saya minta inspektorat menelusuri lah," jelasnya.