Bima Arya: Pelantikan Kepala Daerah Tak Bisa Digelar Serentak, tapi Harus Segera

Wamendagri Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1/2025). Foto: Farusma Okta Verdian/kumparan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala daerah tak bisa digelar serentak. Pasalnya, masih ada sidang sengketa pemilu yang baru digelar Mahkamah Konstitusi (MK) mulai besok, Rabu (8/1).

"Gak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya akan panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa masih harus dibahas secara teknis," kata Bima, di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1).

Bima menjelaskan, pelantikan ini bisa saja tak perlu berjalan serentak. Karena ada beberapa daerah yang tak mengajukan gugatan terkait pemilu.

Maka seharusnya pelantikan tetap bisa dilakukan.

"Ada yang kepala daerah yang tidak ada gugatan sama sekali, kepala daerah yang mengajukan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala daerah yang mengajukan atau digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini harus kita detailkan lagi seperti apa," ucapnya.

Kemendagri juga masih berharap pelantikan tetap bisa dilaksanakan sesegera mungkin. Ini berkaitan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang harus berjalan sesuai waktunya.

"Kalau target dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini harus sinkron harus berjalan. Jadi jangan terlalu lama target Kemendagri," paparnya.

Sebelumnya, Bima menyebut pelantikan kepala daerah harus digelar serentak. Sebab, masa pemerintahan nantinya harus berjalan bersamaan.

"Nah, karena itu enggak boleh berbeda-beda, sebisa mungkin harus serentak," kata Bima pada Desember lalu.