Bima Arya soal PSU: Anggaran Harus Minimal, yang Tak Mampu Dibantu APBN

Wamendagri Bima Arya di kompleks Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya bakal memastikan kesiapan anggaran setiap daerah yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dia berharap anggaran yang digunakan dalam skenario paling minimal.

“Jadi gini, yang pertama kita pastikan beberapa hari ke depan ini untuk memastikan kesiapan anggaran di daerah. Kita ingin pastikan bahwa anggaran itu adalah skenario minimal,” tutur Bima Arya usai menghadiri rapat bersama Kementerian Pangan, di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (3/3).

Adapun anggaran pelaksanaan PSU, Bima mengatakan, akan ditanggung oleh APBD Kota ataupun Kabupaten. Namun, jika kota ataupun kabupaten tidak mampu untuk melaksanakannya karena kurangnya dana, maka pemerintah akan membantu melalui APBN.

“Kalau daerahnya siap, maka ditanggung oleh APBD Kota Kabupaten. Tapi kalau kabupaten/kota tidak mampu, maka akan dibantu provinsi. Nah nanti kalau provinsi juga tidak memungkinkan, baru. Kita akan komunikasikan dengan Kementerian Keuangan,” jelas dia.

Meskipun begitu, dia memastikan anggaran yang dikeluarkan akan seminimal mungkin. Dia juga telah melarang KPU di setiap daerah untuk melakukan sosialisasi ataupun koordinasi terkait PSU di hotel.

“Tapi kita pastikan anggarannya seminimal mungkin, sehemat mungkin. Jangan sampai dianggarkan untuk hal yang tidak perlu. Misalnya sosialisasi koordinasi PSU di hotel, tidak boleh,” ungkapnya.

“Dan kita pastikan kesiapan itu dalam beberapa hari ke depan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya dengan DPR akan ada kepastian berapa anggaran kesiapan dari pemerintah daerah, beberapa yang kemungkinan harus dibantu oleh provinsi atau kementerian,” pungkasnya.