Bima Arya Ungkap Setop Bansos Jelang Pilkada 2024 Kurangi Pelanggaran

Wamendagri Bima Arya. Foto: Youtube/ DKPP RI

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan kebijakan menyetop bantuan sosial (bansos) saat Pilkada 2024 terbukti ampuh meredam pelanggaran. Kebijakan tersebut diminta oleh Komisi II DPR.

Hal tersebut diungkapkan Bima saat menghadiri acara ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) DKPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, pada Kamis (30/1).

“Kami kira ini dia yang luar biasa untuk membuat lapangan relatif lebih rata, playing field itu lebih rata. Mengurangi potensi persoalan pelanggaran di lapangan,” kata Bima.

Bima menyebutkan, hal tersebut dimonitor oleh desk Pilkada yang dibentuk oleh Kemendagri.

Pemberian bansos menjadi sorotan saat Pilpres 2024 lalu. Di sidang perselisihan hasil Pemilu di MK, para paslon yang menggugat menyoal soal pemberian bansos hingga pengerahan aparat di Pilpres.

Kebijakan pemberian bansos saat pemilihan itu lantas menjadi sorotan dan evaluasi bagi penyelenggaraan Pilkada.

Lebih lanjut, Eks Wali Kota Bogor ini juga menyebut dalam desk Pilkada Kemendagri itu saat Pilkada lalu mencatat beberapa paling banyak aduan pelanggaran. Kata dia, netralitas ASN masih yang terbanyak.

“Rata-rata itu sekitar 26 aduan per hari, ada laporan tentang netralitas asn, Ada laporan tentang Bawaslu, dan sebagian besar adalah laporan tentang pelanggaran ketertiban Pemilu, di bawahnya ada laporan tentang kerusakan, kekurangan surat suara dan lain sebagainya,” tuturnya.