Bivitri: Gubernur Dipilih DPRD Akan Menyandera Demokrasi

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, saat ditemui wartawan usai menghadiri Aksi Kamisan di depan Istana Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (15/2/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut demokrasi akan tersandera bila gubernur dipilih oleh DPRD. Menurutnya, gubernur dipilih DPRD bukan evaluasi yang tepat.

“Kalau pemilihan gubernur dikembalikan kepada DPRD, demokrasi akan di-capture, disandera oleh elite politik yang kumpul di DPRD,” kepada wartawan, Senin (2/12).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut PKB sedang mengkaji opsi pemilihan gubernur oleh DPRD. Alasannya, biaya Pilkada sangat besar, namun partisipasi rakyat kecil.

Menurut Bivitri, evaluasi tersebut salah. Ia berpendapat evaluasi itu mengandung bias kepentingan.

“Sebenarnya, kalau mau mengevaluasi apa yang jadi (evaluasi) Pilkada kali ini, itu dia caranya salah itu. Cara menganalisisnya kelihatan sekali dia bias kepentingan ya, bias kepentingan partai,” tuturnya.

Menurutnya, untuk menanggulangi masalah politik uang di pilkada, yang seharusnya dibenahi adalah akar masalahnya, bukan gejalanya.

“Jadi kalau dalam analisis hukum dan kebijakan itu, kita kalau mengevaluasi sesuatu enggak bisa hanya lihat gejalanya. Gejala bahwa orang semakin dikit datang ke TPS dan gejala politik soal politik uang, itu adalah gejala-gejala bukan masalahnya, apalagi akar masalahnya,” tambahnya.

Menurut Bivitri, yang sesungguhnya menjadi akar masalah adalah cara berkampanye di pemilihan umum. Masalahnya ada di partai politik.

Pekerja menurunkan kotak suara pemilu 2024 saat tiba di Gudang Logistik KPU Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

“Tapi cara berkampanye yang kembali akar masalahnya adalah partai politik. Cara kampanye yang mengutamakannya bukan gagasan tapi gimik gitu,” tuturnya.

“Makanya, mereka banyak-banyakan poster, banyak-banyakan konser-konser dangdut, banyak-banyakan souvenir bahkan juga bansos dan sebagainya,” tambahnya.

Maka, menurut Bivitri, akar masalahnya ada di badan partai politik itu sendiri.

“Akar masalahnya ada di partai politik. Jadi, kalau misalnya mereka mau melakukan perbaikan dengan mengembalikan ke DPRD, itu enggak akan menyelesaikan masalah karena yang disasar bukan akar masalahnya tapi hanya gejalanya,” ujarnya.

Bivitri menilai, jika mengubah pemilihan gubernur dari pemilihan langsung menjadi dipilih DPRD, masalah politik uang tidak akan sirna. Tapi hanya naik kelas.

“Apa yang akan terjadi kemudian, politik uang masih akan tetap terjadi. Tapi lebih eksklusif hanya di kalantan anggota DPRD,” ucapnya.

Ia juga mengajak untuk melihat fakta bahwa partai politik kini tak serius dalam mengusung calon. Itu yang juga menjadi akar masalah.

“Dan bukan hanya politik uang tapi juga kita harus menyoroti fakta bahwa juga karena partai-partai politik melihat jabatan hanya cara untuk mencari kekuasaan dan uang lah,” tuturnya.

“Makanya mereka juga tidak secara serius menyaring kandidat-kandidatnya. Mereka akan mengambil yang cara populis aja karena itu cara instan untuk menang,” tambahnya.