Bivitri Mundur Sebagai Panelis Debat Pertama Pilpres, ini Alasannya

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mundur sebagai panelis debat pertama pilpres yang digelar KPU pada Selasa (12/12). Tawaran untuk menjadi panelis itu ia dapatkan pada Jumat (8/12) malam, namun ia memutuskan menolak tawaran itu.

"Jadi ada 2 alasan sih. Alasan pertama itu alasan personal pastinya karena saya merasa kurang bermanfaat kalau saya ikutan. Kedua alasan yang sifatnya lebih ke, ya saya enggak lihat manfaatnya juga dari debat gitu," kata Bivitri saat dihubungi, Senin (11/12).

Alasan personal itu karena tidak ada perubahan debat tahun ini dengan Pilpres 2019, saat itu Bivitri juga menjadi panelisnya. Hal yang tidak berubah ialah fungsi dari panelis, yakni hanya bisa menyusun pertanyaan.

"Buat saya itu enggak nyaman gitu. Karena kalau dibilang panelis kan orang jadi punya ekspektasi kan bahwa kami punya peran yang lebih dalam dari sekadar buat pertanyaan," kata Bivitri.

Menurut Bivitri, panelis mestinya bisa memperdalam pertanyaan ke para kandidat. Tapi dalam debat KPU hal itu tidak terjadi.

"Panelis itu kan pastinya ekspektasi orang pasti kita sudah tahu jawaban idealnya seperti apa terus kita probling, kita akan cecar para kandidat, tapi kan engga, paneliskan cuma bikin pertanyaan sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan panelis tuh namanya, tim perumus pertanyaan. Nanti yang bacain pertanyaan itu moderator," kata Bivitri.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menunjukkan nomor urut pemilihan umum 2024, di KPU RI, Jakarta, Selasa (14/11/2023). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Di sisi lain, moderator yang ditunjuk dalam debat juga bukan ahli hukum yang bisa memperdalam pertanyaan untuk diajukan ke paslon. Bivitri merupakan panelis untuk debat pertama dengan tema "Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga".

"Kami sama sekali enggak ada peran, benar-benar cuma tim pembuat pertanyaan. Makanya nama panelisnya misleading. Jadi karena pertimbangan itu saya pikir ngapain saya juga cuma duduk saja kalau masalah bikin pertanyaan mah kasih aja ke orang-orang itu [panelis lain] sudah cukup, berarti saya enggak usah ikut," tutur Bivitri yang menyebut masih ada 11 panelis selain dirinya.

Sementara alasan kedua yang membuatnya enggan menjadi panelis karena apa pun yang disampaikan para paslon tidak akan berpengaruh. Sebab yang disampaikan belum tentu dijalankan saat terpilih nanti.

"Lihat aja Jokowi apa yang diucapkan 2019 memang dilaksanakan? karena toh mereka akan harus bernegosiasi dengan koalisinya parpol-parpol bernegosiasi dengan bohir-bohirnya. Jadi buat saya ya udahlah enggak terlalu penting juga," kata Bivitri.

"Mungkin masih ada yang melihat itu sebagai cara melihat apakah para kandidat itu punya kapasitas untuk public speaking atau engga," pungkasnya.