Bivitri: Tak Ada Urgensi Rapat Panja RUU TNI Digelar di Hotel Fairmont

Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Bivitri Susanti, yang terlibat dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Foto: Dok. Dokumentasi Dirty Vote untuk Pers

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti bicara terkait Panja DPR RI menggelar rapat secara tertutup untuk membahas RUU TNI di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Jumat (14/3). Hotel bintang lima ini hanya 2 km dari gedung DPR di Jalan Gatot Subroto.

Bivitri menilai tak ada urgensi rapat itu hingga harus digelar di hotel secara buru-buru.

"Memang seurgen apa sih sampai harus seburu-buru itu harus banget sekarang? Sampai harus ada di hotel pembahasannya? Tidak ada urgensinya, itu jawaban saya," kata Bivitri lewat keterangannya, Minggu (16/3).

Hotel Fairmont Jakarta. Foto: Shutterstock

Selain itu, Bivitri menilai, tak ada hal-hal yang perlu dirahasiakan dalam pembahasan RUU TNI tersebut. Sebab, isinya hanya sekadar mengatur masalah TNI untuk menduduki posisi jabatan sipil.

"Kan isinya itu memang bukan soal-soal yang misalnya besok mau perang gitu ya, terus kita harus segera secepat mungkin mengubah posisi TNI, nggak begitu," ungkap Bivitri.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat Panja DPR RI yang bahas RUU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3). Foto: Dok. Istimewa

"Isinya adalah soal jabatan-jabatan yang harus di, atau boleh sekarang katanya mau diduduki oleh TNI, soal bisnis militer, soal usia pensiun. Hal-hal itu tidak ada urgensinya sama sekali," tambah dia.

Di sisi lain, Bivitri mengungkapkan, pembahasan RUU TNI ini juga telah melanggar konstitusi. Karena, pembahasannya yang tidak menimbang masukan dari publik.

"Jadi nggak hanya partisipatif dalam arti sosialisasi, tapi memang harusnya masukan dari publik itu didengar, itu makna-permakna," ujarnya.

Komisi I DPR RI sebelumnya melakukan pembahasan RUU TNI dalam rapat Panja bersama pemerintah. Rapat tersebut digelar Hotel Fairmont Jakarta, di tengah efisiensi yang tengah digencarkan.

Suasana di Ruang Rapat Panja RUU TNI di Hotel Fairmont. Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR, Indra Iskandar, mengatakan pembahasan proses legislasi UU yang dianggap punya tingkat urgensitas tinggi dimungkinkan untuk diadakan di luar Kompleks Parlemen Senayan.

“Itu diatur di Tatib Pasal 254 aturannya, dengan izin pimpinan DPR ini sudah dilakukan,” kata Indra saat dihubungi wartawan, Sabtu (15/3).

Hotel Fairmont dipilih, kata Indra, karena memiliki kerja sama sehingga mendapat potongan harga. Ia menilai, rapat Panja RUU TNI dilakukan karena intensitasnya yang tinggi.