BKKBN Keluhkan Kekurangan 40 Ribu Penyuluh KB ke JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Foto: Kevin Kurnianto/kumparan

Sejumlah daerah (kabupaten/kota) di Indonesia masih kekurangan tenaga penyuluh Keluarga Berencana (PKB/PLKB). Untuk menutup kekurangan tersebut, Sekretaris Utama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nofrijal mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan sejumlah pihak.

Nofrijal sudah melaporkan masalah ini kepada Wapres Jusuf Kalla, Senin (23/2). Menurut dia, saat ini satu penyuluh harus memberi pengarahan kepada 6-7 desa di satu kelurahan. Padahal idealnya 1 tenaga penyuluh hanya memberi pembekalan kepada 2-3 desa saja.

"Rasio PKB dibandingkan dengan desa-kelurahan masih sangat jauh dari harapan, sekitar 6-7 desa atau kelurahan setiap penyuluh. Kita kekurangan 40 ribu tenaga penyuluh KB untuk mengatasi rasio (seharusnya) satu orang penyuluh KB bisa membina 2-3 desa per kelurahan," kata Nofrijal di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Ilustrasi Keluarga Berencana. Foto: Thinstock

Untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluh KB, Norfijal mengatakan sementara ini pihaknya bekerja sama dengan penyuluh pertanian, bidan hingga Babinsa di daerah-daerah. Saat ini, BKKBN juga telah mengajukan permintaan kepada KemenPAN RB membuka lowongan untuk tenaga penyuluh KB.

"Kita sudah mengajukan kebutuhan permanen formasi pada bapak Menteri PAN RB, dan kami tidak kehilangan akal, banyak kader-kader yang bisa kita manfaatkan," kata Norfijal.

"Banyak penyuluh yang bukan BKKBN seperti penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, bidan di desa, kita jadikan petugas dan penyuluh kita ditambah juga ada Babinsa, bapak-bapak TNI dalam situasi tertentu kan bisa melakukan kunjungan ke rumah-rumah, barangkali itu solusi yang diberikan," timpalnya.