BKKBN soal Stunting di Pelosok: Sudah Ada Jamban, BAB-nya Masih di Sungai

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Foto: BKKBN

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengungkap pihaknya memiliki 600 ribu pendamping keluarga yang tersebar di 82 ribu desa di Indonesia. Menurutnya, kader yang tersebar sudah berusaha maksimal dan bergerak cepat untuk mengedukasi masyarakat, khususnya yang terkait dengan stunting.

Di saat yang sama, Hasto menyadari edukasi masyarakat terkait stunting masih menemui tantangan. Salah satunya karena mindset dan perilaku masyarakat yang salah terkait kesehatan.

"Cara makan kita juga banyak yang salah, menjaga kesehatan juga salah, perilaku kita salah, masih salah," kata Hasto usai menghadiri Rakernas BKKBN di Jakarta Timur, Rabu (25/1).

Hasto kemudian mencontohkan penggunaan jamban. Ia mengungkapkan, masih banyak masyarakat khususnya yang tinggal di pelosok lebih memilih untuk membuang air besar di sungai.

"Sudah dibikinkan jamban, biasanya dia BAB di sungai, terus jamban sudah ada, ada yang masih BAB di sungai juga. Alasannya apa? Pantatnya kalau enggak nyelup enggak bisa keluar," ungkapnya.

Hasto menyatakan, masalah perilaku masih menjadi tantangan. Padahal, sudah dibuatkan jamban yang sesuai standar kesehatan.

"Ini, kan, perilaku. Jadi maksud saya pengetahuan, mindset, terus perilaku. Saya kira kita harus kerja keras di situ," ujarnya.

Selain perilaku, faktor lingkungan juga menjadi kendala. Perilaku membuang air di tempat yang tidak seharusnya, bahkan membuang air lewat jamban yang tidak sesuai standar kesehatan juga memicu stunting.

"Itu mereka jadi sering diare, akhirnya berat badan enggak naik-naik, tinggi badan enggak naik-naik. Di kota pun juga ada yang masih airnya tidak sehat karena kota yang berdesak-desakan rumahnya, antara jambannya tetangga dengan sumurnya tetangga jaraknya bisa 10 meter sehingga akhirnya bakteri e coli dari fesesnya tetangga masuk ke sumurnya rumah sebelah," jelasnya.

"Sehingga akhirnya kalau dikonsumsi akhirnya jadi sering diare. Ini jadi contoh saja masalah lingkungan. Maka Pak Presiden tadi mengarahkan untuk kementerian/lembaga seperti PUPR [bekerja] sama-sama," pungkasnya.