BKN: Penilaian Tes ASN Pegawai KPK Independen, Hasil Ditentukan Assessor Meeting

Ilustrasi KPK. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Sebanyak 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai salah satu syarat alih status menjadi ASN. Namun tes itu disinyalir demi menyingkirkan pihak tertentu di KPK.

Sebab berdasarkan pengakuan sejumlah pegawai KPK yang mengikuti tes, pertanyaan yang muncul saat TWK tak ada hubungannya dengan tupoksi KPK. Seperti "kapan nikah?" hingga "bersedia lepas jilbab?".

Sehingga banyak pihak yang mempertanyakan indikator kelulusan para pegawai KPK tersebut. Terlebih para pegawai KPK yang tak lolos pernah mengikuti seleksi Indonesia Memanggil yang dikenal super ketat.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang digandeng KPK untuk melakukan tes, menyatakan penilaian hasil TWK pegawai dilakukan secara independen melalui Assessor Meeting, bukan hanya ditentukan BKN. Tim assessor terdiri dari BKN, BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD, dan BIN.

"Dalam setiap tahapan proses asesmen ini juga dilakukan observasi oleh Tim Observer yang anggotanya tidak hanya berasal dari BKN, akan tetapi juga dari instansi lain seperti BAIS, BNPT, Pusat Intelijen TNI AD, Dinas Psikologi TNI AD dan BIN," ujar Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN, Paryono, dalam keterangannya, Sabtu (8/5).

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, Paryono. Foto: Dok. BKN

"Hal ini semua dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penilaian dan untuk mencegah adanya intervensi dalam penilaian, dan dalam penentuan hasil penilaian akhir dilakukan melalui Assessor Meeting. Metode ini menjamin bahwa tidak ada satu orang asesor pun atau instansi yang terlibat yang bisa menentukan nilai secara mutlak sehingga independensinya tetap terjaga," lanjutnya.

Tak hanya itu, Paryono menyebut saat pelaksanaan asesmen, seluruh rangkaian TWK direkam. Sehingga seluruh pelaksanaannya bisa dipastikan objektif dan transparan.

"Dalam pelaksanaan asesmen juga dilakukan perekaman baik secara video maupun audio untuk memastikan bahwa pelaksanaan asesmen dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel," ucapnya.

Diketahui 75 pegawai KPK yang tak lolos terdiri mulai eselon I hingga penyidik senior. Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono, menjadi salah satu yang tak lolos.

Giri menduga TWK merupakan pengembangan dari tes antiradikalisme. Tes ini pernah dilakukan dalam sejumlah seleksi di KPK, salah satunya yakni pencalonan menjadi pimpinan lembaga antirasuah.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mendaftarakan diri sebagai calon pimpinan KPK di Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Pejabat eselon II KPK itu sudah dua kali ikut seleksi calon pimpinan KPK. Di dua tes itu ia selalu lolos dalam tahapan seleksi soal anti radikalisme. Di percobaan pertama menjadi pimpinan KPK, Giri lolos sampai 19 besar. Di tes kedua, sampai 40 besar.

"Saya lolos sampai 19 besar dan 40 besar, dan di tahap awal ada tes radikalisme dan saya lolos dan itu dibikin oleh (TNI) Angkatan Darat. Dan tes itu juga diteskan kepada pegawai KPK," kata Giri.

Ia mengaku tes dalam TWK itu hampir sama dengan tes radikalisme saat menjadi calon pimpinan KPK. Namun, dengan sejumlah tambahan seperti esai yang menyangkut soal FPI, HTI, FPI, hingga utang negara.

Setelah menjalani tes itu, Giri pun heran dinyatakan tidak lolos. Padahal saat mencalonkan diri sebagai capim KPK, Giri selalu lolos tes antiradikalisme.

"Saya ikut lulus tes capim KPK 2 kali dan itu melibatkan banyak lembaga, saya ikut tes deputi KPK 4 kali, eselon 1 dan saya lolos di sana. Maka ini menarik, karena tes yang demikian itu juga saya tidak lolos. Mungkin saya ingin tahu juga dibuka pada publik indikator ketidaklolosan tersebut," ucapnya.