Blok Negara Afrika Barat Siap Serang Niger

Kedutaan Prancis di Niamey Niger diserbu massa. Foto: Stringer/REUTERS

Para panglima militer dari blok regional Afrika Barat The Economic Community of West African States (ECOWAS) menyepakati rencana mengintervensi keadaan di Niger pasca-kudeta militer pekan lalu.

Kesepakatan ini diambil, menyusul kegagalan junta militer untuk mengembalikan tatanan demokrasi dalam waktu satu minggu sejak kudeta terjadi.

Dikutip dari AFP, pernyataan tersebut disampaikan oleh Komisaris ECOWAS Abdel-Fatau Musah sesuai pertemuan para petinggi militer dari blok itu di Ibu Kota Nigeria, Abuja, pada Jumat (4/8).

"Semua aspek yang akan digunakan dalam intervensi apa pun pada akhirnya telah disusun," ujar Musah. Adapun aspek yang dimaksud, sambung dia, termasuk sumber daya yang dibutuhkan dan perihal kapan mereka akan mulai mengerahkan pasukan.

"Kami ingin diplomasi berhasil, dan kami ingin pesan ini disampaikan dengan jelas kepada mereka [junta] bahwa kami memberikan mereka setiap kesempatan untuk membalikkan apa yang telah mereka lakukan," jelas Musah.

Beberapa hari setelah pemerintahan demokratis di Niger yang dipimpin oleh Presiden Mohamed Bazoum diselengserkan pada Rabu (26/7), ECOWAS memberikan sebuah ultimatum dan sanksi berat kepada junta atas terjadinya kudeta.

ECOWAS pada Minggu (30/7) mendesak junta militer yang dipimpin oleh anggota Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) Bazoum, Abdourahamane Tiane, untuk memulihkan pemerintahan demokratis dalam kurun waktu satu minggu.

Jika kondisi tersebut gagal diwujudkan, maka ECOWAS kemungkinan dapat melibatkan kekuatan militer atau dalam kata lain menyerang Niger.

Krisis Semakin Mendalam

Namun, junta militer di Niger tampaknya tidak mengindahkan peringatan ECOWAS. Pihaknya pada Jumat (4/8) justru semakin memperdalam krisis melalui penghentian ekspor uranium ke Prancis — komoditi yang sangat penting bagi pembangkit listrik di negara ini.

Tak hanya itu, junta juga membatalkan pakta militer antara Niger dan Prancis, serta memulangkan utusan diplomatik Niger dari Paris dan Washington.

Terpisah, Duta Besar Niger untuk Prancis Aichatou Boulama Kane mengungkapkan bahwa kondisi penahanan Bazoum dan keluarganya di Istana Kepresidenan di Ibu Kota Niamey kian memburuk.

Presiden Nigeria Mohamed Bazoum di istana kepresidenan di Niamey, Niger, 16 Maret 2023. Foto: Sam Mednick/AP Photo

Bazoum — pemimpin yang terkenal memiliki hubungan dekat dengan Barat ini telah ditahan oleh junta di hari terjadinya kudeta. "Presiden terguling disandera, dia tidak memiliki listrik dan tidak memiliki akses ke telepon," jelasnya.

Pria berusia 63 tahun yang terpilih sebagai presiden melalui pemilu itu dalam sebuah pernyataan beberapa hari lalu menyerukan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dan komunitas internasional lainnya untuk memulihkan tatanan konstitusional di Niger.

Adapun ancaman intervensi militer di Niger oleh ECOWAS bukan hanyalah sebuah gertakan. Sebelumnya, negara tetangga Niger yang saat ini menjadi Ketua ECOWAS, Nigeria, berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap kudeta.

Anggota ECOWAS lainnya, Senegal, juga menyatakan kesiapannya mengirimkan pasukan apabila intervensi militer di Niger menjadi pilihan. "Satu kudeta sudah terlalu banyak," kata Menteri Luar Negeri Senegal, Aissata Tall Sall.

Di sisi lain, dalam menanggapi ancaman serangan dari ECOWAS Niger memperingatkan bahwa setiap upaya pengerahan kekuatan militer dan intervensi asing akan dihadapi dengan cara serupa.

"Segala agresi dan upaya agresi terhadap negara Niger akan berhadapan dengan reaksi cepat dan mengejutkan dari Pertahanan Niger dan Aparat keamanan dan satu dari [anggota blok ECOWAS]," ujar junta militer Niger.

Selain itu, Niger telah mendapatkan dukungan dari negara tetangga yang juga mengalami kudeta militer seperti Mali dan Burkina Faso. Dalam pernyataan gabungan, kedua negara menyatakan kesiapan mendukung Niger melawan serangan dari ECOWAS atau Barat.

"Konsekuensi bencana dari intervensi militer di Niger bisa mengguncang seluruh negara," kata pernyataan bersama Mali dan Burkina Faso pada Senin (1/8), seperti dikutip dari France24.