BM PAN Soroti Sikap Mendua PDIP, Berpotensi Ganggu Stabilitas Nasional
PerbesarBarisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) mempertanyakan komitmen politik PDI Perjuangan (PDIP) terkait dugaan keterlibatan partai tersebut dalam memobilisasi aksi demonstrasi mahasiswa belakangan ini.
Sayap kepemudaan PAN itu menilai sikap PDIP yang dianggap tidak konsisten berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik dan mengganggu stabilitas nasional yang tengah dibangun pemerintah.
"Adanya dugaan keterlibatan PDIP dalam aksi-aksi mahasiswa tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai konsistensi sikap politik PDIP. Di satu sisi menyampaikan dukungan terbuka, namun di sisi lain jika benar mendorong gerakan tekanan politik, maka berpotensi menimbulkan ambiguitas," ujar Sekjen BM PAN, Slamet Aryadi, dalam keterangannya, Kamis (18/6).
Slamet mengatakan, situasi global yang penuh tantangan membutuhkan stabilitas politik agar pemerintah dapat menjalankan agenda pembangunan. Menurutnya, manuver politik yang tidak jelas arah justru dapat merugikan kepentingan bangsa.
"Kepastian dan stabilitas politik merupakan prasyarat utama yang tidak boleh diganggu gugat demi mengejar target kesejahteraan rakyat di era Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.
Ia juga menyoroti sejumlah isu yang muncul dalam aksi demonstrasi, seperti pelemahan nilai tukar Rupiah dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, persoalan tersebut seharusnya dilihat secara objektif karena pemerintah telah melakukan sejumlah langkah penanganan.
"Langkah otoritas moneter terbukti telah berkontribusi terhadap penguatan nilai tukar rupiah dalam beberapa waktu terakhir serta mendorong perbaikan sentimen pasar yang tercermin dari pergerakan IHSG," jelasnya.
Selain itu, Slamet menilai pemerintah juga telah menunjukkan komitmen dalam menjaga disiplin anggaran serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia mencontohkan langkah pembenahan melalui penertiban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai bermasalah sebagai bentuk perbaikan tata kelola program.
"Oleh karena itu, berbagai pihak diharapkan dapat mengedepankan objektivitas dalam melihat perkembangan ekonomi nasional. Jangan sampai kepentingan kelompok dikedepankan di atas kepentingan bangsa," pungkas Slamet.
PDIP Tegaskan Sikap Partai Lewat Kongres
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus menegaskan sikap dan posisi PDIP merupakan keputusan organisasi yang ditetapkan melalui mekanisme internal partai.
Deddy menjelaskan, posisi politik PDIP tidak ditentukan berdasarkan desakan dari pihak luar, melainkan melalui forum-forum resmi partai. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan kewenangan organisasi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sikap dan posisi PDI Perjuangan itu merupakan keputusan organisasi melalui Kongres, Rakernas dan institusi Ketua Umum sebagai pemegang mandat prerogatif. Jadi tidak bisa seenaknya kader partai lain mendesak kami untuk melakukan apa pun. Memangnya dia siapa?" ujarnya.
"Posisi PDI Perjuangan sudah tegas, berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Kenapa perlu menjadi penyeimbang, karena mayoritas DPR sudah dikuasai oleh partai-partai yang masuk dalam pemerintahan. Kurang terang benderang apa urusan ini bagi dia?" tambah Deddy.