BMKG Pastikan Anggaran Terkait Deteksi Gempa-Tsunami Tak Berkurang: Rp 41,9 M

Kepala BMKG Dwikorita dalam raker tentang mudik dengan Komisi V DPR, Jakarta, Selasa (2/4/2024). Foto: Komisi V DPR RI Channel

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkap anggaran terkait deteksi gempa dan tsunami tidak terdampak efisiensi sesuai Inpres No 1/2025. Dwikorita mengatakan, pada tahun 2025, sesuai rencana anggaran deteksi tetap Rp 41,9 miliar.

Sebelumnya, BMKG mengaku khawatir dengan adanya efisiensi anggaran maka akurasi deteksi dini bencana bisa menurun. Dari 90 persen bisa menjadi 70 persen.

"Di sini dalam poin gempa bumi dan tsunami Rp 41,9 miliar tetap dipertahankan. Termasuk kegiatan sekolah lapang gempa bumi," kata Dwikorita dalam rapat dengan Komisi V DPR di Senayan pada Rabu (12/2).

Dwikorita menambahkan, anggaran pelayanan publik lainnya juga dipertahankan. Termasuk soal informasi seputar cuaca dan iklim, yakni Rp 70,8 juta.

Penyesuaian Anggaran BMKG Tahun 2025. Foto: Dok. BMKG

Secara umum, rancangan dari Kementerian Keuangan setelah efisiensi, BMKG mendapat anggaran Rp 1,4 T dari sebelumnya Rp 2,8 T. Namun menurutnya, sempat ada pembahasan ulang, sehingga ada usulan penambahan menjadi Rp 1,78 T.

"Kemarin dapat Dirjen Anggaran terdapat rekonstruksi yang dapat dibahas di lain waktu. Dengan rekonstruksi itu, dari pagu Rp 1,4 T kami mendapatkan Rp 1,78 T," tuturnya.

"Semoga saja rekonstruksi itu segera disahkan secara hukum atau dapat dipidana," imbuh Dwikorita.

Syaiful Huda). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V Syaiful Huda selaku pimpinan rapat juga menekankan kepada BMKG anggaran untuk pelayanan publik tak boleh dipangkas.

"Hal-hal yang terkait dengan kepentingan pelayanan publik, informasi cuaca kemudian peringatan dini itu tidak boleh disentuh."

"Kita berharap pemerintah memperhatikan secara serius sehingga BMKG bisa memberikan informasi penting terkait keselamatan bagi kita semua," tutup Syaiful Huda.

Kekhawatiran BMKG

Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengukur suhu udara menggunakan alat panci penguapan di Kantor BMKG, Jakarta, Senin (6/5/2024). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Sebelumnya, BMKG khawatir efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.

Hal ini menyebabkan observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami juga terganggu.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin dikutip dari Antara, Senin (10/2).