BNPB: Malaysia Tawarkan Bantuan Pesawat Amfibi hingga Personel untuk Padamkan Karhutla

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 1 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers BNPB, Selasa (27/10/2026). Foto: YouTube/BNPB Indonesia
zoom-in-whitePerbesar
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers BNPB, Selasa (27/10/2026). Foto: YouTube/BNPB Indonesia

Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi telah bertemu dengan perwakilan Malaysia untuk membahas penanganan karhutla. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan mengungkap pertemuan itu membahas tawaran bantuan dari Malaysia.

"Hari ini, Kepala Badan BNPB dengan perwakilan dari Pemerintah Malaysia sudah bertemu dan apa yang ditawarkan untuk melakukan pemadaman karhutla adalah, Malaysia menawarkan 1 pesawat amfibi, 1 heli untuk water bombing, dan 44 personel," kata Berton saat konferensi pers dikutip dari akun YouTube BNPB Indonesia, Selasa (27/10).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton saat menyampaikan perkembangan penanganan karhhutla, Selasa (27/10/2016). Dok. YouTube/BNPB Indonesia

Selain itu, Berton menuturkan, Malaysia menawarkan untuk melakukan penelitian dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan karhutla.

"Tentu yang mereka tawarkan juga adalah bagaimana melakukan deteksi dini, analisis data, serta melakukan penelitian maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sehingga ke depan sumber daya manusia kita bisa lebih meningkat kemampuannya," tuturnya.

Berton memastikan Malaysia akan mengikuti arahan Indonesia jika nanti tawaran bantuan itu diterima.

"Serta tentu melakukan koordinasi dan kedaulatan operasi, dilakukan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah Indonesia ketika ini nanti diaktifkan," ujarnya.