BNPB Ungkap Kesulitan Tangani Karhutla: RI Hanya Punya 22 Heli Water Bombing

Kepala BNPB Suharyanto ditemui di Kabupaten Sleman, Selasa (1/8). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap alasan pemerintah kesulitan mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di tengah El Nino atau puncak musim kemarau yang tengah terjadi. Salah satu penyebabnya, Indonesia hanya punya 22 helikopter water bombing.

Padahal, menurut Kepala BNPB Suharyanto, seharusnya Indonesia punya 50 helikopter.

"Heli water bombing ini seharusnya di Indonesia ini minimal ketika El Nino itu, ada 50. Tapi sekarang yang tersedia hanya 22, ini sudah seluruh Indonesia kami kerahkan,” kata Suharyanto dalam rapat anggaran bersama Komisi VIII di Gedung DPR RI, Kamis (14/9).

“Kenapa hanya 22? Karena dulu-dulu ketika Ukraina dengan Rusia belum perang, kami ambil heli dari sana. Nah, sekarang mereka bertempur sendiri sehingga kesulitan,” imbuh dia.

Akhirnya, pemerintah hanya bisa melakukan oper heli water bombing dari satu tempat ke tempat lain.

Helikopter Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan water bombing diatas lahan gambut yang terbakar di Desa Teluk Kenidai, Kabupaten Kampar, Riau, Kamis (7/10/2021). Foto: Rony Muharrman/Antara Foto

Padahal tak hanya memadamkan karhutla, helikopter tersebut juga harus bergantian dipakai untuk melakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk menurunkan hujan dan mengatasi polusi udara.

"Kami keliling terus terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, Kalimantan Barat, Tengah, Alhamdulillah terkendali. Selatan masih sudah ada api, nanti minggu depan kami ke sana. Sumatera, Jambi, Riau, hujan terus. Palembang terbakar, kemarin juga sempat muncul di medianya Singapura," ujar dia.

"Bromo sudah padam, Arjuno juga sudah padam, kebakaran sampah juga masih belum, tapi kami laksanakan terus. Kami bekerja terus untuk karhutla ini. Mudah-mudahan tidak seperti kasus di 2015 dan 2019,” jelas dia.

BNPB Minta Daerah Segera Lapor Sebelum Darurat Kekeringan

Di sisi lain, BNPB telah meminta para kepala daerah melapor sebelum wilayahnya betul-betul darurat kekeringan. Sehingga daerah yang kekeringan bisa segera diatasi sebelum menimbulkan dampak fatal.

"Untuk kekeringan, kami dengan daerah juga sudah membuat semacam status lebih soft gitu. Biasanya BNPB bisa turun setelah ada darurat. Nah, sekarang kami membuat formulasi 'siaga darurat' kekeringan," kata Suharyanto.

"Ini para kepala daerah bisa mengajukan menetapkan status 'siaga darurat' kekeringan, BNPB bisa masuk memberikan bantuan baik anggaran maupun perlengkapan," pungkas dia.