Bobby Singgung Biang Masalah Pertanahan di Sumut

7 Mei 2025 19:18 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wamendukbangga/Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka (kiri) didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution menjawab pertanyaan media di Puskesmas Tanahtinggi, Kota Binjai, Sumatera Utara, Senin (21/4/2025). Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Sumut
zoom-in-whitePerbesar
Wamendukbangga/Waka BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka (kiri) didampingi Gubernur Sumut Bobby Nasution menjawab pertanyaan media di Puskesmas Tanahtinggi, Kota Binjai, Sumatera Utara, Senin (21/4/2025). Foto: ANTARA/HO-Diskominfo Sumut
ADVERTISEMENT
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution bicara soal kasus pertanahan di Sumut yang dinilai luar biasa.
ADVERTISEMENT
Menurut Bobby, salah satu biang masalah pertanahan di Sumut adalah PT Perkebunan (PTP).
“Yang dikeluhkan oleh masyarakat yang juga bupati dan wali kota yaitu persoalan kita dengan PTP,” kata Bobby dalam sambutannya di Rakor Pengelolaan Pertanahan dan Tata Ruang di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (7/5).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid hadir dalam rakor itu.
“Kenapa saya singgung karena memang banyak persoalan pertanahan yang ada masyarakat dari masyarakat dan pemerintah ini bersinggungan dengan PTP,” kata dia.
Bobby bilang, ia tak memungkiri banyak masyarakat yang menggarap lahan dari PTP.
Namun, menurut Bobby, langkah itu kerap dilakukan masyarakat lantaran dimulai oleh pihak PTP sendiri.
“Kita sama ketahui banyak hari ini banyak (lahan) PTP yang diduduki yang dikuasai oleh masyarakat, yang bahasanya 'digarap',” kata dia.
ADVERTISEMENT
“Memang di satu sisi, Pak Menteri Nusron, sebenernya kalau kita boleh, penggarap-penggarap ini, Pak Menteri, belajarnya dari PTP sendiri,” kata dia.
Bobby mencontohkan, PTP punya HGU seluas seribu hektare. Namun, faktanya di lapangan, PTP menanam dengan luas lebih dari itu.
“Ada persoalan PTP tentang eks HGU, ada 5.873 hektare eks HGU PTP yang bisa diserahkan ke Pemda atau kelompok masyarakat atau adat atau ke lembaga pendidikan, ini belum berjalan,” kata dia.
“Salah satu masalahnya karena harus bayar Pak Menteri,” jelasnya.
Bobby bilang, bayarannya pun tak main-main. Misalnya, kata dia, Pemko Binjai harus membayar Rp 90 miliar dan Pemkab Deli Serdang yang juga harus membayar puluhan miliaran rupiah.
“Bahkan kemarin kalau gak salah Polda Sumut aja tanahnya juga bayar juga disuruh padahal untuk keamanan mengamankan kebun kebun sawit di sekitar Polda,” ujar Bobby.
ADVERTISEMENT
Hingga berita ini ditayangkan, pihak PTP belum merespons kumparan yang meminta tanggapan atas statement Bobby.