Boni Hargens: PKI Sudah Selesai, Ancaman Saat Ini Adalah HTI dan JAD

Diskusi publik Membedag Agenda Politik Komunisme dan Khilafah di Pilpres 2019. (Foto: Ricad Saka/kumparan)

Pengamat politik Boni Hargens berpendapat, informasi mengenai kebangkitan PKI hanya sebuah ilusi. Dia menyebut, PKI sudah menjadi masa lalu dan telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang, sehingga tidak mungkin bisa bangkit kembali di Indonesia.

“PKI sudah selesai. Kalau hari ini jika ada yang mengatakan indikasi-indikasi komunis, kita lawan. Tapi pertanyaan di mana? Ada di masyarakat atau di kepala?” kata Boni dalam diskusi bertajuk 'Membedah Agenda Politik PKI dan Khilafah' di Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (13/10).

Menurut Boni, ada oknum yang dengan sengaja menggoreng isu PKI dan dikaitkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal itu, kata dia, terbukti pada 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak ada sama sekali isu terkait kebangkitan PKI.

“Kalaupun ada tidak sekenceng hari ini. Kenapa ketika Jokowi jadi presiden tiba-tiba diskursus itu muncul seakan-akan PKI ini ancaman riil,” kata dia.

Menurut Boni, organisasi ekstrim yang riil mengancam ideologi Pancasila adalah para kelompok teror seperti JAD hingga HTI. Mereka, secara terang-terangan menebar teror dengan tujuan ingin mendirikan negara Islam di republik ini.

“Yang kongkret JAD itu riil, ada kelompok teror. Yang rill itu. HTI juga sudah dibubarkan sebagai organidasi, tetapi HTI sebagai kumpulan orang kan enggak bisa dibubarin, sebagai ideologi enggak bisa dibubarin, artinya masih bisa menjadi gangguan sistem negara kita untuk mereka bisa mewujudkan khilafah,” terang Boni.

Presiden Joko Widodo Inspeksi Pasukan di HUT ke-73 TNI di Cilangkap. (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Boni menegaskan, bahwa PKI adalah ilusi yang dibangun untuk dijadikan wacana politik mendekati Pilpres 2019. Maka, Boni mengajak semua pihak untuk berhati-hati agar mudah membedakan pandangan ilusi dengan faktual.

“Kebangkitan PKI ini adalah suatu wacana politik yang dibangun karena eskalasi politik yang semakin mendekati pilpres. Negara ini adalah negara demokrasi, rule of the law. Jadi kita bicara aturan main,” tutupnya.