BP Haji: Bangun Hotel Kampung Haji di Saudi Bisa Tekan Biaya Haji

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Daker Makkah mengecek kelengkapan kamar tidur hotel untuk jemaah calon haji Indonesia gelombang kedua di Makkah, Arab Saudi, Jumat (24/5/2024). Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto

Sekretaris Utama Badan Penyelenggaraan Haji, Teguh Dwi Nugroho mengatakan ada banyak cara untuk mendapatkan alternatif pembiayaan haji. Salah satunya dengan membangun kampung haji di Arab Saudi.

“Dengan hotel kampung haji diharapkan dapat menurunkan BPIH karena pemanfaatan hotel di Arab Saudi dapat dilaksanakan sepanjang tahun dan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara melalui penyewaan akomodasi kepada jemaah umrah Indonesia,” kata Teguh saat rapat RUU Penyelenggaraan Haji dan Umrah bersama Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Kamis (20/2).

Penyambutan kedatangan jemaah Haji Kloter JKG-01 di Hotel Al-Ghadeer, Makkah, Senin (20/5/2024). Foto: Dok. MCH 2024

Menurut Teguh, penggunaan kampung haji ini tidak hanya efektif saat musim haji saja. Tapi, juga bisa digunakan oleh jemaah Indonesia yang melaksanakan ibadah umrah setiap tahunnya.

“Pada saat operasional haji digunakan untuk jemaah haji dan setelah masa haji dapat digunakan untuk akomodasi jemaah umrah Indonesia,” katanya.

Paparan terkait anggaran haji rentan terkena efisiensi karena banyaknya perjalanan dinas. Foto: YouTube/ TVR Parlemen

Tidak hanya itu, pemerintah juga tengah mengupayakan untuk meningkatkan ekspor barang kebutuhan jemaah haji dan umrah ke Arab Saudi. Salah satunya bahan baku katering jemaah.

“Utamanya produk bahan konsumsi jemaah. Jumlah kebutuhan bahan baku konsumsi bagi jemaah haji dan umrah setiap tahun terus meningkat,” jelasnya.

Penyambutan kedatangan jemaah Haji Kloter JKG-01 di Hotel Al-Ghadeer, Makkah, Senin (20/5/2024). Foto: Dok. MCH 2024

Upaya peningkatan ekonomi haji ini disampaikan Teguh saat membahas RUU Haji dan Umrah di Komisi VIII DPR RI. Adapun pembahasan rinci RUU ini belum dilakukan, saat ini panitia kerja masih menampung aspirasi dari kementerian, lembaga, dan masyarakat.

RUU Haji dan Umrah ini masuk dalam salah satu RUU Prolegnas prioritas 2025 yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.