BP2MI Canangkan Gerakan 'Migran Aman', Perkuat Perlindungan PMI di Luar Negeri
·waktu baca 4 menit
PerbesarKementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi mencanangkan Gerakan Nasional Migran Aman di Aula Abdurrahman Wahid, Kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Senin (18/5).
Gerakan ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri P2MI Mukhtarudin, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol. Karyoto, serta dua Wakil Menteri P2MI Christina Aryani dan Zulfikar Ahmad Tawalla.
Menteri P2MI, Mukhtarudin, menegaskan gerakan ini merupakan tindak lanjut atas perintah langsung Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir nyata dalam melindungi para pekerja migran.
“Pelindungan adalah perintah pertama yang diberikan Bapak Presiden kepada kami, Kementerian P2MI. Dan itulah kami jabarkan, pelindungan itu kita mulai dari sebuah gerakan bersama bagi masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri,” ujar Mukhtarudin.
Ia menegaskan gerakan ini bukan sekadar kegiatan seremonial yang berhenti di hari pencanangan saja.
“Gerakan Nasional Migran Aman adalah instrumen pencegahan yang masif, terpadu, dan berkelanjutan, yang bekerja langsung di ruang-ruang tempat keputusan migrasi itu lahir, seperti keluarga, di tengah komunitas, dan di desa-desa tempat harapan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri bermula,” tegasnya.
Gerakan ini mengusung lima strategi utama. Mukhtarudin merinci strategi tersebut mencakup penyebaran informasi, mitigasi risiko, kolaborasi, edukasi, hingga pemberdayaan purna PMI.
“Pertama, penyebaran informasi masif untuk mendominasi ruang publik dan digital. Kedua, mitigasi risiko dan deteksi dini di wilayah-wilayah rawan. Ketiga, kolaborasi lintas sektor bersama seluruh pemangku kepentingan. Keempat, akselerasi edukasi akar rumput dengan menjadikan Desa Migran Emas sebagai simpul utama penyebaran informasi. Dan kelima, mobilisasi purna Pekerja Migran Indonesia sebagai agen perubahan yang paling dipercaya di komunitasnya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mengajak tokoh agama untuk turut menyuarakan pesan migrasi aman dari mimbar ke mimbar.
“Satu nasihat yang tulus dan disampaikan pada waktu yang tepat dapat mencegah satu keluarga dari penipuan, eksploitasi, dan jebakan penempatan ilegal,” katanya.
Mukhtarudin mengatakan, saat ini telah ditetapkan 669 Desa Migran Emas di 26 provinsi sebagai ekosistem perlindungan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi PMI.
“Saat ini telah ditetapkan 669 Desa Migran Emas di 26 provinsi sebagai ekosistem perlindungan serta pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi Pekerja Migran Indonesia. Desa harus menjadi garda terdepan perlindungan,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga mendorong seluruh kepala desa dan perangkat desa agar gerakan ini masuk ke dalam program pembangunan daerah.
“Desa harus menjadi garda terdepan perlindungan. Dari desa kita bangun kesadaran dan memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia,” ujarnya.
Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menyatakan KSP akan mengawal pelaksanaan gerakan ini secara menyeluruh. Mulai dari kesiapan calon PMI, proses pemberangkatan, hingga selama mereka bekerja di negara tujuan.
“Bapak Presiden, sebelum jadi Presiden saja sangat konsen terhadap pelindungan tenaga kerja. Apalagi sekarang beliau sudah menjadi Presiden. Saya akan memastikan sejauh mana pelindungan ini kepada masyarakat Indonesia di luar negeri,” kata Dudung.
Dudung juga menekankan, bawa pemerintah tidak ingin asal memberangkatkan tenaga kerja tanpa persiapan matang.
“Tidak serta-merta kita memberangkatkan tenaga kerja begitu saja, tetapi betul-betul harus disiapkan dengan kemampuannya, sehingga di negara yang dituju, mereka mempunyai kualitas dan bisa membanggakan bangsa dan negara,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyoroti masih banyaknya PMI yang menghadapi masalah akibat dokumen tidak lengkap. Ia menyatakan kementeriannya akan hadir di setiap tahap, mulai dari pengurusan paspor hingga pemantauan di negara tujuan melalui Atase Imigrasi.
“Sekian tahun lamanya kita tidak memperhatikan mereka dengan optimal, sehingga masih banyak pekerja migran di luar negeri yang menghadapi masalah akibat tidak lengkapnya dokumen atau istilahnya PMI nonprosedural,” ujar Silmy.
“Dengan itu, dengan sinergitas ini insyaallah ke depan akan semakin baik lagi, bahkan pekerja migran Indonesia dapat menjadi juga sumber daripada pemasukan devisa untuk Indonesia,” lanjutnya.
Silmy juga mengapresiasi rencana Kementerian P2MI untuk menempatkan atase khusus di negara-negara tujuan penempatan.
“Negara semakin dekat dengan PMI-nya. Bersinergi dengan Atase Imigrasi kita di luar negeri untuk memecahkan masalah-masalah yang ada,” katanya.
Pencanangan Gerakan Nasional Migran Aman ini juga diikuti secara daring oleh kepala balai P2MI di 23 provinsi seluruh Indonesia, serta sejumlah pemerintah daerah dan gubernur.