BPIP soal Siswi 'Top 3' di Sulsel Gagal Lolos Paskibra: Seleksi Sesuai Mekanisme

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Seorang pengunjung memberi hormat ke bendera Merah Putih yang  dipasang di Poetoek Suko, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (16/8/2020). Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Seorang pengunjung memberi hormat ke bendera Merah Putih yang dipasang di Poetoek Suko, Trawas, Mojokerto, Jawa Timur, Minggu (16/8/2020). Foto: Zabur Karuru/ANTARA FOTO

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Pusat angkat bicara soal CYL, seorang siswi di Sulsel yang dinyatakan tak terpilih seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) ke tingkat nasional. Padahal, CYL masuk peringkat tiga besar.

Direktur Penyelenggaraan Program Paskibraka BPIP Pusat, Fuad Lutfi, menegaskan proses seleksi di Sulawesi Selatan telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan melibatkan unsur pemerintah daerah, panitia seleksi provinsi, serta tim monitoring dan evaluasi dari pusat.

“Pada prinsipnya seleksi Paskibraka di Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai mekanisme nasional yang berlaku. Itu melibatkan unsur pemerintah daerah dan tim seleksi pusat,” kata Fuad dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Berbagai Komponen Penilaian

Ia menjelaskan, seleksi Paskibraka tidak hanya menilai soal akademik atau tes wawasan kebangsaan. Ada proses penilaian dilakukan secara menyeluruh untuk melihat kesiapan peserta.

“Paskibraka bukan sekadar mencari peserta dengan nilai tertinggi pada satu tes saja, melainkan memilih figur paling siap secara keseluruhan untuk menjalankan tugas kenegaraan,” ujarnya.

Fuad mengatakan, terdapat banyak komponen yang menjadi dasar penilaian, mulai dari kesehatan, kesamaptaan, peraturan baris-berbaris (PBB), kepribadian, wawasan kebangsaan, hingga kesiapan mental dan disiplin peserta.

Seleksi dilakukan berjenjang mulai tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga verifikasi nasional. Dari setiap provinsi, kata dia, dipilih tiga pasang peserta yang selanjutnya mengikuti tahapan seleksi pusat.

“Memang nanti ada pe-ranking-an atau akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi. Akumulasi nilai tertinggi itulah yang menjadi pertimbangan untuk diutus mengikuti seleksi tingkat pusat,” jelasnya.

Fuad menyebut, keputusan peserta yang mewakili daerah ke tingkat nasional tidak ditentukan oleh satu orang maupun satu lembaga saja, melainkan hasil penilaian kolektif lintas unsur sesuai pedoman nasional BPIP.

Menurutnya, pihak Pemprov memfasilitasi pelaksanaan seleksi tingkat provinsi melalui panitia seleksi daerah. Namun, untuk penentuan kelolosan peserta menuju tingkat nasional terdapat keterlibatan langsung unsur pusat, yakni BPIP dan DPPI Pusat serta Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).

“Keputusan tidak ditentukan satu orang atau satu lembaga saja. Ini hasil penilaian lintas unsur sesuai pedoman nasional,” katanya.

Tepis Isu Seleksi Berbasis SARA

Dalam kasus ini, Fuad menepis narasi yang mengaitkan seleksi dengan isu suku, agama, ras, maupun latar belakang tertentu. Dia memastikan, hal tersebut tidaklah benar.

Fuad menegaskan, seluruh peserta dinilai berdasarkan indikator seleksi nasional tanpa membedakan latar belakang tertentu.

“Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama dan dinilai berdasarkan indikator seleksi yang telah ditetapkan secara nasional,” tegasnya.

Ia turut menjelaskan soal isu penggunaan bahasa daerah dalam sesi wawancara yang sempat menjadi sorotan publik. Menurutnya, pertanyaan mengenai kemampuan bahasa daerah bukan bagian dari komponen penilaian yang menentukan kelulusan peserta.

“Penguasaan bahasa daerah itu bukan termasuk komponen penilaian. Itu hanya bagian dari dialog pewawancara untuk melihat kemampuan dan wawasan peserta secara umum, karena akan mewakili daerahnya,” papar dia.

Fuad menambahkan, pertanyaan serupa juga dapat berkembang pada penguasaan bahasa asing maupun pengetahuan peserta tentang daerah asalnya, termasuk potensi wisata dan budaya lokal.

"Dalam sesi wawancara, pewawancara membangun dialog dengan peserta untuk melihat wawasan mereka," jelasnya.

Ia meminta kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi polemik ini.

“Yang penting ditegaskan, seluruh proses harus dilihat secara utuh dan proporsional, tidak hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial,” katanya.

Fuad mengaku, jika ditemukan hal yang perlu diklarifikasi, BPIP akan berkoordinasi dengan panitia seleksi tingkat provinsi sesuai kewenangan yang berlaku.

Bantah CYL Masuk 'Top 3'

Fuad juga menyebut bahwa CYL tidak masuk dalam tiga besar peserta Sulawesi Selatan yang direkomendasikan mengikuti tahapan seleksi tingkat nasional berdasarkan hasil akumulasi penilaian seluruh tahapan seleksi.

Hal ini, menurutnya, sejalan dengan penjelasan Kepala Kesbangpol Sulsel, Bustanul Arifin, terkait mekanisme seleksi yang sebelumnya telah disampaikan.

Meski begitu, ia meminta masyarakat tetap menghormati seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi dan tidak membangun opini yang berpotensi memecah persatuan.

“Semangat utama Paskibraka adalah persatuan Indonesia. Seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras maupun latar belakang sosial,” ucap Fuad.

Ia menambahkan, seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik bangsa yang patut diapresiasi atas semangat, disiplin, dan pengabdiannya.

CYL Disebut Flat Foot

Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, sebelumnya mengungkapkan alasan CYL tak lolos. Ia mengatakan, CYL punya kondisi penglihatan kurang tajam dan telapak kakinya datar.

"Kalau bukan karena matanya, penglihatannya agak kabur. Kemudian kakinya juga ada, apa istilahnya, flat foot atau telapak kaki datar," ungkap Jufri, Selasa (26/5).

Selain itu meskipun punya nilai yang bagus, masih ada peserta lain yang mengungguli CYL.

"Sejak tahapan seleksi calon peserta ke Jakarta, sudah ada peserta lain yang memiliki nilai lebih tinggi dari CYL," kata Jufri.