Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
PerbesarADVERTISEMENT
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pelaksanaan program dan tata kelola anggaran Kemensos yang akuntabel dan transparan.
ADVERTISEMENT
Hal ini disampaikan dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, kepada Mensos Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Gedung Kemensos, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Akhsanul Khaq menilai pengelolaan belanja barang dan belanja bantuan sosial oleh Kemensos sepanjang 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyimpulkan bahwa pengelolaan anggaran Kemensos pada 2024 telah sesuai ketentuan dalam semua hal yang material,” kata dia.
Kinerja positif dibuktikan dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang meningkat jauh di atas rata-rata nasional.
“Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Pak Menteri, ada 83,75 persen dari keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemensos. Di atas rata-rata nasional (yakni) 75 persen,” kata Akhsanul.
Dalam paparannya, BPK juga memberikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan Kemensos. Termasuk pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan DTKS, serta integrasi layanan SIKS-NG untuk pemerintah daerah melalui platform WhatsApp dan Telegram.
ADVERTISEMENT
Hhasil pemeriksaan terdapat 13 temuan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan telah dibahas bersama, dan BPK telah memberikan 39 rekomendasi sebagai langkah perbaikan. Seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara serius dengan penyusunan rencana aksi (action plan).
“Kami mengapresiasi atas komitmen Pak Menteri beserta jajaran untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kami,” kata Akhsanul.
Atas hasil LHP tersebut, Gus Ipul menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan BPK. “Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik,” tegas Gus Ipul.
Bagi Gus Ipul, LHP bukan sekadar laporan evaluatif, melainkan alat korektif untuk meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan publik serta menunjukkan posisi Kemensos saat ini, sekaligus menjadi panduan untuk perbaikan ke depan.
ADVERTISEMENT
Menurut Gus Ipul, Kemensos berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK secara cepat. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan, mulai dari aspek regulasi, sistem, hingga pelaksanaan teknis program.
Gus Ipul berharap hasil audit ini menjadi momentum berharga bagi transformasi tata kelola Kemensos yang lebih profesional, bersih, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.
Kemensos juga memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran untuk kelompok rentan dan miskin. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Kemensos berkomitmen menjadikan hasil audit sebagai pijakan menuju lembaga yang akuntabel.
ADVERTISEMENT
Langkah-langkah konkret terus diambil agar setiap program sosial bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Kemensos sebagai perwakilan negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang optimal.