BPK Serahkan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga Bidang Ekonomi
PerbesarBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) hari ini menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan kementerian dan lembaga di bidang perekonomian tahun 2016.
Seperti diketahui, pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Ini merupakan opini WTP pertama yang diterima pemerintah setelah selama 12 tahun laporan keuangannya selalu mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, hasil tersebut sebagai upaya pemerintah memperbaiki pertanggungjawaban dan pengelolaan laporan keuangan negara. Pihaknya juga mengapresiasi kepada kementerian dan lembaga yang telah berkontribusi memberikan laporan keuangannya.
Meski demikian, BPK memberikan rekomendasinya terhadap kementerian dan lembaga agar lebih baik ke depannya.
"Pertama integrasikan sistem informasi pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN di tingkat kementerian lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kedua penyelesaian pengawasan dan pengendalian," ujar Moermahadi di Gedung BPK RI, Jakarta, Jumat (26/5).
PerbesarRekomendasi ketiga, lanjutnya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian barang milik negara. Keempat, pemerintah perlu menetapkan kebijakan tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan.
"Kelima, peningkatan peran aparatur pengawas negara," jelasnya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengapresiasi kinerja BPK dan sejumlah kementerian dan lembaga yang mendapatkan opini WTP. Menurutnya, selama 12 tahun terakhir, pencapaian tahun ini merupakan yang terbaik.
"Saya ingat juga tahun 2004 Kemenkeu destrukturisasi, di mana dahulu tidak ada Ditjen Perbendaharaan, yang ada Ditjen Lembaga Keuangan yang merupakan tempat segala macam yang tidak langsung dikelola oleh Ditjen lainnya. Kemudian tahun berikutnya kami mulai melaksanakan perubahan dalam penganggaran," jelasnya.
Menurutnya, pencapaian kali ini harus dijaga dan dipertahankan dalam pelaksanaan keuangan negara.
"Tentu saja boleh senang, namun tidak boleh puas atas apa yang dicapai. Biasanya tugas mempertahankan atau bahkan memperbaiki itu lebih susah daripada mencapainya," pungkasnya.