BPN Anggap Percuma Adu Data: KPU Merasa Datanya Paling Valid

Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzhar Simanjuntak saat mengimbau para relawan untuk tetap tenang, pada konferensi pers di Kertanegara, Jakarta. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

BPN Prabowo-Sandiaga Uno telah mengeluarkan data internal yang menunjukkan Prabowo-Sandi menang dengan perolehan suara 54,24 persen. Koordinator juru bicara BPN, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengaku pihaknya siap untuk mengadu data dengan KPU.

Namun, ia menganggap KPU selalu merasa data yang dimiliki paling benar daripada data yang dimiliki pihak lain. Sehingga ia merasa percuma untuk beradu data dengan KPU.

"Kita dengan senang hati adu data, tapi kemudian tentu dengan cara yang fair. Kan KPU sendiri yang menyatakan bahwa data yang paling valid dan benar itu adalah data yang mereka miliki. Kalau sudah ada statement begitu buat apa kita adu data," kata Dahnil di Media Center di Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (15/5).

"Jadi kalau mau adu data, kita diadu data karena ada statement bahwasanya data yang paling benar dan paling valid itu data yang dipegang KPU. Jangan lupa itu pernyataan yang diungkapkan oleh komisioner KPU yang berulang-ulang," imbuh dia.

Padahal, kata Dahnil, terdapat sejumlah data berbeda yang dimiliki pihaknya dan KPU yang perlu diperbaiki. Karena itu, ia ingin adanya adu data terbuka untuk membuktikan data yang benar.

"Kalau ingin diadu data harus simetris. Simeteris itu maksudnya adalah harus adil kita lihat mana yang paling benar. Ada pembuktian mana yang paling benar," ucap dia.

Dahnil kemudian menuturkan pihaknya sudah berulang kali menyambangi KPU untuk menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam perhitungan surat suara. Namun, ia merasa tak ada perubahan signifikan dari laporan itu.

"Tim BPN yang dipimpin Pak Hashim berulang kali presentasi di KPU terkait dengan DPT yang enggak beres itu. Namun kemudian enggak ada perubahan. Bahkan waktu itu, KPU pada saat itu menyatakan ya sudah kami akan segera perbaiki. Bahkan mereka menyebutkan ini kan raw material datanya," tutup dia.

Seperti diketahui, KPU sendiri mengaku telah memperbaiki laporan yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo tersebut. Secara keseluruhan di 34 provinsi, KPU sudah melakukan perbaikan data sebanyak 944.164 pemilih dan pencoretan data sebanyak 470.331 pemilih setelah dilakukan verifikasi faktual.