BPN Makassar: SHM Rumah yang Dieksekusi di Jalan AP Pettarani Masih Terdaftar

Kondisi rumah ber-SHM di Jalan AP. Pettarani Makassar setelah penggusuran, Jumat (14/2/2025). Foto: kumparan

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar angkat suara terkait rumah bersertifikat hak milik (SHM) yang dieksekusi oleh PN Makassar di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulsel.

Humas BPN Makassar, Arman, mengatakan lokasi seluas 12.931 meter persegi yang menjadi objek eksekusi itu memiliki beberapa SHM yang masih aktif.

“Iya, di atasnya (di lahan) ada beberapa SHM. Hingga saat ini, sertifikat juga masih terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Makassar,” kata Arman kepada kumparan, Selasa (18/2).

Ia menjelaskan, eksekusi lahan merupakan kewenangan penuh Pengadilan berdasarkan putusan hakim. Soal pertimbangan hakim terkait rincik kalahkan SHM, BPN Makassar mengaku tak tahu menahu.

“Mengenai sertifikat bisa kalah melawan rincik, pastinya terdapat pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim Perkara a quo yang mendasari putusan dimaksudkan sehingga menyatakan sertifikat dianggap cacat prosedur/administrasi,” beber dia.

Personel kepolisian memadamkan api menggunakan mobil water cannon saat membubarkan massa yang menghalangi proses eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (13/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Arnas Padda

Sebelumnya, Muhammad Ali Yusuf selaku kuasa hukum dan ahli waris dari lahan yang digusur itu mengatakan, bangunan dan lahan sudah dia tempatinya sejak 84 tahun lalu. Lahan ini telah memiliki SHM.

“Saya ini punya SHM, ada IMB. Sudah 84 tahun saya kuasai ini tanah, saya bayar PBB dan ada IMB-nya,” kata Ali Yusuf saat ditemui di lokasi eksekusi.

Ia menjelaskan, sengketa lahan melawan Andi Baso Matutu telah berlangsung sejak tahun 2018. Andi Baso Matutu mengajukan gugatan dengan dasar atau alas hak rincik.

Rincik dan bukti lain yang diajukan itupun, kata Ali Yusuf adalah palsu.

Rincik tanah adalah surat pendaftaran sementara tanah milik Indonesia yang berlaku sebelum tahun 1960. Rincik merupakan salah satu surat tradisional yang dianggap sebagai tanda kepemilikan tanah.

“Yang dia itu pakai menggugat rincik palsu, bukti-bukti yang dia ajukan di persidangan palsu semua. Ada putusan pidananya Baso Matutu bahwa bukti yang dia ajukan itu di persidangan palsu,” bebernya.

“Andi Baso Matutu juga lagi dipenjara soal rincik palsu itu,” sambungnya.

Eksekusi lahan di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Kamis (13/2/2025). Foto: kumparan

Hal senada juga disampaikan oleh pemilik ruko yang dieksekusi, Rahmawan Busra. Dia mengatakan, ruko yang ditempatinya punya alas hak SHM. Ruko dibelinya dari developer pada tahun 2007.

“Kami punya SHM atas nama H. Muhammad Busrah, dibeli dari developer. Semua ruko di sini ada SHM-nya. Jadi, ini kami beli, bukan warisan,” kata Rahmawan terpisah di lokasi.

Rahmawan juga heran, selama lahan dan bangunan yang ditempatinya bersengketa, tidak pernah diberitahukan dan dipanggil ke pengadilan.

“Kami tidak pernah diundang dan kami tidak pernah digugat. Kami juga tidak pernah merasa ada gugatan, tidak ada panggilan pengadilan,” bebernya.

Diakuinya, SHM yang dimilikinya masih aktif.

“BPN sendiri tidak pernah membatalkan SHM kami. SHM-nya ada di orang tua. Kami ini pernah ke BPN untuk menanyakan dan SHM kami masih aktif,” sambungnya.

Rahmawan curiga terdapat permainan mafia tanah dalam kasus ini. Sehingga, dia meminta dan berharap kepada Presiden RI, Prabowo untuk turun mengusut kasus ini.

Kata Kuasa Hukum Andi Baso Matutu

Sementara Kuasa hukum Andi Baso Matutu, Hendra Karianga mengatakan, eksekusi lahan dan bangunan di Jalan Ap Pettarani, harus dihormati. Sebab, telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

“Jadi secara hukum clear, tak ada masalah. Karena semua perdebatan apakah ini tanah milik A, milik B, milik C, sudah diklirkan oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” kata Hendra kepada wartawan.

Dalam sengketa ini, kliennya mengajukan gugatan dengan alas hak kepemilikan itu adalah rincik.

“Luas tanah 12 ribu sekian. Alas haknya adalah rincik. Itu dalam sistem hukum di Indonesia adalah merupakan hak adat. Hak adat itu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kekuatan hukum hak milik,” bebernya.

Saat ditanya rincik yang digunakan adalah palsu dan telah diputuskan oleh pengadilan, bahkan kliennya tengah dipenjara, Hendra berdalih tidak berpengaruh dengan kasus perdata yang berjalan.

“Itu bukti-bukti surat yang dianggap palsu itu sudah dipertimbangkan MA dalam peninjauan kembali kedua (PK2) hakim menyatakan, bukti-bukti yang dianggap palsu itu bukan bukti hak, jadi tidak ada pengaruh dengan perdata,” tegasnya.

Kemudian, terkait kepemilikan SHM yang dimiliki oleh termohon eksekusi, Hendra juga sebut SHM tersebut telah dibatalkan PTUN.

“SHM yang ada di atas alas hak rincik dan sudah dibatalkan karena palsu. Dasar putusan pidana palsu itu lah yang kami gunakan mengajukan gugatan di pengadilan, meminta supaya pengadilan membatalkan dan menyatakan tidak sah secara hukum SHM itu. Sudah ada putusan pembatalan,” tandasnya.